Pejabat Pemkot Ditahan

206

Polresta Depok resmi menahan salah satu pejabat eselon III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok berinisial H. Selain H, dua tersangka lain juga ditahan atas kasus korupsi di Jalan Raya Pasir Putih, Sawangan tahun 2015.

“Iya benar, sudah ditahan atas inisial H, R dan B.  Dua dari pihak kontraktor. Ditangkap sejak Jumat lalu,” ujar Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Teguh Nugroho, Selasa  (24/1).

Namun ia tidak merinci lebih dalam tentang proses penangkapan ketiga tersangka. ”

Masih dalam proses penyelidikan, ” katanya singkat.

Sementara itu kuasa hukum tersangka H, Muchlis Efendi yakin jika kliennya tidak bersalah.

“Yakin klien kami tidak bersalah, hanya kelalaian dalam melaksanakan tugas,” terangnya.

Ia memaparkan kliennya dituduh melakukan tindak pidana korupsi pembuatan jalan lingkungan di Pasir Putih, Sawangan.

“Dikatakan korupsi karena katanya klien kami tidak melakukan sesuai spect yang sudah ditentukan. Tidak sesuai spect nya itu dari ketebalan jalan nya, besi nya. Nilai proyek pembuatan jalan itu sekitar Rp 2,7 miliar tahun 2015,” papar Muchlis.

Dirinya menjelaskan jika pengerjaan jalan tersebut sudah selesai dilakukan. Ia melanjutkan tim penyidikan juga sudah mengecek ke lokasi.

“Pas disortir ternyata ada temuan BPK yakni kerugian sekitar Rp 121 juta dan itu sebenarnya sudah dikembalikan ke negara,” jelasnya.

Pihaknya menduga kliennya tidak bersalah.

“Ketika itu pak H bertindak sebagai pejabat yang memberikan tugas pengerjaan kepada kontraktor. Seharusnya yang dipermasalahkan kontraktor nya,” terangnya.

Dia menuturkan kesalahan H adalah kelalaian dalam administrasi.

“Sebenarnya kalau deal-dealan itu nggak ada. Itu kan ada konsultan proyek seharusnya yang lebih aktif dikejar ya konsultan proyeknya karena dia yang tahu spect nya, pengerjaan nya,” ucapnya.

Pihaknya mengaku bingung jika H ditetapkan sebagai tersangka karena menurutnya temuan BPK sudah dikembalikan ke negara.

“Itu yang akan kami bela hingga ke pengadilan. Kami juga sudah berikan surat penangguhan tahanan hari Senin kemarin karena Pak H ini dibutuhkan keluarganya, dibutuhkan di tempat kerjaannya,” ujarnya.

Dia mengatakan jika penangguhan tahanan hingga berkas P21 sudah lengkap.

“Pak H tetap diperiksa sebagai tahanan kota. Klien kami terjerat pasal 3 UU Tipikor karena dinilai lalai dengan ancaman minimal 1 tahun penjara maksimal seumur hidup.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here