Pidato Menteri 7 Menit Disoal

171

Istana baru saja mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada menteri dan kepala lembaga soal pidato yang tidak boleh lebih dari 7 menit dalam sebuah acara yang dihadiri presiden.

Surat edaran itu dikeluarkan pada 23 Desember 2016. Pasca dikeluarkan SE itu mencuatkan banyak pendapat. Publik menilai apakah mungkin penyampaian pada Presiden bisa dilakukan sesingkat itu mengingat yang akan disampaikan mungkin sangat banyak.

“Dari surat itu ada kesan pembatasan dalam hal pidato,” kata pengamat politik Adi Prayitno.

Dia mengkritisi, apakah mungkin laporan singkat para pejabat bisa dilaporkan dalam waktu kurang dari 10 menit. Yang menurutnya dalam menyampaikan laporan soal sesuatu hal yang cukup serius membutuhkan waktu banyak.

Menurutnya bisa jadi niat surat edaran itu baik guna menyampaikan segala sesuatu dengan efektif dan efesien.

“Cuma kesan membatasi menteri atau kepala lembaga berpidato lama-lama di depan presiden sulit dihilangkan,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam acara resmi kenegaraan, durasi tujuh menit itu cukup singkat. Bahkan kata Adi hanya cukup buat ucapkan salam pembuka, puja puji buat Tuhan semesta alam serta ucapan selamat datang bagi para undangan yang hadir mulai dari presiden dan pejabat negara lainnya.

“Mestinya, istana negara ngurus sesuatu yang lebih substantif, seperti isi pidato, muatan laporan, dan seterusnya. Bukan hal-hal yang artifisial dan teknis tak berarti begini,” katanya.

Dia melihat hal ini menjadi sesuatu yang lucu. Seakan para menteri dan kepala lembaga diminta belajar pidato yang baik dan benar. Tak hanya itu, para menteri atau kepala lembaga akan terbebani secara psikologis karena khawatir kelamaan pidato di depan Presiden.

“Makanya biar tak salah dan kelamaan, para menteri atau kepala lembaga itu harus kursus pidato singkat biar bisa bicara efektif dan efisien

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here