Fajri KPU Divonis 1,6 Tahun Penjara

373

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, akhirnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1,6 terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Fajri Asrigita Fadillah dalam kasus korupsi kegiatan sosialisasi Pilkada Kota Depok 2015.

Atas kasus tersebut, diduga negara mengalami kerugian hingga Rp 817.309.091. Selain hukuman badan dan denda, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar  Rp 50 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar tersebut maka diganti pidana selama satu bulan.

Sidang yang digelar pada Rabu(18/1) dengan agenda pembacaan putusan untuk terdakwa Fajri Asrigita Fadillah, dimulai sekitar pukul 14.30 WIB di Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Bandung.

Sidang pembacaan putusan itu di pimpin Majelis Hakim Manahan Pasaribu didampingi dua hakim anggota. Hadir dalam sidang itu Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Kejari Kota Depok, Andarias  D’Orney dan Tohom Hasiloan SH, MH.

“Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum atau kewenangan serta sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mengakibatkan kerugian Negara,” ujar Majelis Hakim, Manahan Pasaribu, kemarin.

Ia menambahkan, perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melanggar dakwaan subsidair namun perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar dakwaan primair pasal 2 jo pasal 18 Undang- Undang  Nomor 31/1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa divonis selama 1,6 tahun penjara. Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta, dengan catatan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” paparnya.

Lebih lanjut ia menimbang, dalam putusan terdakwa terdapat beberapa hal yang memberatkan terdakwa yakni terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdakwa menghambat proses hukum dari penyelidikan hingga penuntutan dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sedangkan hal-hal yang meringkan terdakwa tidak pernah dihukum.

Usai membacakan putusan, majelis hakim Manahan Pasaribu memberikan waktu selama tujuh hari kepada terdakwa dan JPU Kejari Depok untuk menyatakan sikap atas putusan hakim.

Terdakwa Fajri Asrigita Fadillah dan JPU Kejari Depok, Andarias D’Orney dan Tohom Hasiloan menyatakan pikir- pikir sesuai waktu yang di berikan majelis hakim.gwetg

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here