34 Suara Pengcab Di Musorkot KONI

180

Ketua Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Depok, Tondo Wiyono mengungkapkan bahwa hak pilih pada pelaksanaan Musyawarah Kota (Musorkot) KONI nanti berasal dari pengurus cabang (pengcab) yang aktif di KONI.

“Sesuai anggota yang tercatat saat ini ada 34 anggota yang aktif, mereka akan terundang semua karena satu pengcab satu suara,” ujar Tondo kepada Jurnal Depok, kemarin.

Dikatakannya, dari keseluruhan pengcab yang ada yakni 36 pengcab dua di antaranya kurang aktif di antaranya Pengcab Anggar dan Pengcab IMI.

Ia menambahkan, saat ini panitia tengah mempersiapkan Musorkot KONI secara matang. Pihaknya akan melaksanakan Musorkot serapih mungkin agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada.

“Untuk pendaftaran bisa dibuka satu minggu atau satu hari sebelum pelaksanaan, tergantung nanti, karena materi masih digodok oleh tim SC. Kalau materinya sudah jadi nanti akan dikirim ke pengcab-pengcab, setelah itu baru kami mengumumkan calon yang mau maju menjadi ketua berikutnya,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pihaknya menyerahkan pencalonan kepada pasar. Namun begitu, dirinya telah mendapatkan informasi beberapa nama yang bakal maju dalam Musorkot KONI nanti.

“Kami belum berani menyebutkan, itu kan hak nya orang-orang pelaku olahraga di Kota Depok,” katanya.

Tondo mengungkapkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon di antaranya peduli terhadap olahraga, dikarenakan Depok membutuhkan pimpinan yang tahu betul karekter budaya olahraga yang ada di Depok.

“Karena potensi dan SDM di Depok cukup bagus, dari itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki keinginan penuh dan kepedulian terhadap olahraga di Depok. Sesuai anggaran dasar persyaratan itu diatur nanti ada di anggaran dasar,” ungkapnya.

Dengan begitu, kata dia, tidak akan ada tendensi apapun terhadap bakal calon yang nantinya mendaftarkan diri.

“Sebatas tidak melanggar aturan yang ada dan tidak melanggar dari aturan dasar, boleh-boleh saja, karena mereka warga Indonesia. Kalau pejabat struktural memang tidak boleh, itu telah diatur Menteri Dalam Negeri.12133

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here