Kadin Tandingan Dibentuk

211

????????????????????????????????????

Kisruh di tubuh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Depok pasca Musyawarah Kota (Mukota) terus mencuat. Bahkan, eks ketua dan anggota dewan pertimbangan periode lalu bertekad membentuk Kadin Tandingan.

 

Hal tersebut terpaksa dilakukan mereka lantaran Mukota ke IV Kadin Kota Depok pada (5/9) lalu dinilai inkonsistensi dan tidak sah. Di mana waktu pelaksanaan telah melampaui batas serta ketua terpilih yakni Miftah Sunandar dinilai tidak memenuhi persyaratan admistrasi.

 

“Pertama, seharusnya Mukota Kadin ke IV diselenggarakan 30 Mei 2016 (SK perubahan,red), lalu diberikan waktu dua bulan yakni 30 Juli harusnya sudah selesai. Kadin Jawa Barat seharusnya mengambil alih Kadin Kota Depok dengan membentuk karateker dan karateker tugasnya menyelenggarakan Mukota,” ujar Muhammad Rony, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan kepada Jurnal Depok, kemarin.

 

Kedua, lanjutnya, calon ketua harus dua tahun berturut-turut. Sementara Miftah, kata dia, baru satu tahun sebagai anggota biasa dan tergolong baru. Miftah dikatakan Roni terkhir aktif pada 2011.

 

“Sedangkan pada 2012, 2013, 2014 dan 2015 tidak lagi menjadi anggota karena tidak mendaftar ulang, seharusnya dia (Miftah,red) memperpanjang keanggotaannya setiap tahun. Karena ketentuan anggaran dasar jika masa KTA berakhir dan perusahaan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang maka keanggoataannya ditangguhkan dalam satu tahun, dan yang bersangkutan tidak memiliki hak-hak keanggotaan,” paparnya.

 

Dari itu, pihaknya mengajukan somasi kepada Kadin Indonesia untuk mencari kebenaran dikarenakan Kadin Jawa Barat tidak mengakomodir hal tersebut.

 

“Kami sampaikan ke Kadin Indonesia bahwa ketua Kadin saat ini tidak sah. Kami tengah menunggu Kadin Indonesia untuk memanggil Kadin Jawa Barat dan memanggil kami yang mengadukan. Dapat dipastikan kami akan membuat Kadin Tandingan,” ungkapnya.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Kota Depok, Murtadha Sinuraya. Pihaknya telah menyampaikan kepada Kadin Provinsi Jawa Barat pada 21 Juli bahwasanya Mukota IV Kadin Depok tidak lagi dapat dilaksanakan mengingat kepemimpinan sudah kadaluarsa.

 

“Namun apa yang terjadi, pada proses itu Kadin Jawa Barat terus memanggil pengurus harian untuk melaksanakan Mukota dan dijanjikan pada 5 September. Akhirnya Mukota diselenggarkan. Dengan dilaksanakannya Mukota IV Kadin Depok, Kadin Jawa Barat telah melanggar tata tertib organisasi dan Keppres,” tandasnya.

 

Dijelaskannya, Mukota ke IV Kadin Depok penuh dengan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran organisasi kepengurusan maupun pelanggaran tata tertib sidang dan admistrasi calon ketua.

 

“Ini yang harus kami sampaikan ke publik bahwa Kadin Depok tidak sah dan inkonsistensional. Jika Kadin Indonesia tidak juga mersepon, maka kami segera bentuk Kadin Tandingan, di Indonesia itu ada yang namanya Kadin Tandingan,” tegasnya.

 

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kota Depok, Dahlan Muhammad juga merespon persoalan tersebut. Ia menegaskan, sah-sah saja jika nantinya ada Kadin Tandingan di Kota Depok.

 

“Masalahnya, Kadin Jawa Barat telah menabur benih terbentuknya Kadin Tandingan dengan membiarkan salah satu calon yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam AD/ART Kadin untuk maju dalam Mukota,” ungkapnya.

 

Dari itu, sambungnya, peristiwa tersebut membenarkan bahwa Kadin Tandingan yang terjadi di mana-mana merupakan kewajaran kompetisi yang sah dan membuktikan Kadin Indonesia gagal melakukan program rekonsiliasi ketua Kadin Indonesia terpilih.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here