Balaikota | Jurnal Depok Angka kemiskinan di Kota Depok semakin menurun. Berdasarkan data 2015, angka kemiskinan Depok mencapai 2,18 persen. Namun hal tersebut yang kini menjadi perhatian Pemkot Depok adalah meningkatnya angka pengangguran. “Tingkat kemiskinan masih jauh dibawah provinsi. Yang naik malah pengangguran sampai 8 persen. Ini diakibatkan adanya urbanisasi. Banyak yang ke Depok mau cari pekerjaan tapi nggak dapat, sehingga menjadi pengangguran,” ujar Walikota Depok Mohammad Idris. Ia menerangkan IPM yang terendah diduduki kecamatan Cipayung. “Kemudian Tapos, Bojongsari, Sawangan, yang tertinggi IPM nya Sukmajaya. Saya inginnya kecamatan yang masih IPM nya rendah mendapatkan anggaran yang lebih. Misalnya per kecamatan dapat Rp 5 miliar. Inginnya tiga kali lipat. Tapi ternyata tidak bisa karena ada rasionalisasi sehingga pemerataan pembangunan terhambat. Nanti dilihat mana yang bisa dikalahkan mana yang bisa diprioritaskan,” paparnya. Sementara itu Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menuturkan berbagai hal tengah dilakukan Pemkot Depok untuk menentaskan kemiskinan. “Bidang infrastruktur ada program penanganan kawasan kumuh. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yakni dengan membidik kantong-kantong kemiskinan. Kami berikan program pelatihan pengolahan hasil pertanian, pelatihan kerajinan, fashion dan lain-lain,” tutur Pradi. Pada 2015, angka kemiskinan semakin menurun. “Presentasinya 2,18 persen dengan jumlah penduduk miskin 45.913 jiwa. Daya beli masyarakat 661.335 dengan gini rasio 0,365. Ini artinya kesenjangan kaya dan miskin kecil,” ungkapnya. Meski demikian Pemkot Depok tetap menaruh perhatian khusus kepada masyarakat miskin. “Kuota 20 persen bagi siswa kurang mampu. Kemudian pemberian jamkesda untuk masyarakat yang tingkat kesejahteraannya 40 persen terendah dan peningkatan gizi masyarakat,” tandasnya.nNur Komalasari

713

Margonda | Jurnal Depok

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok, Kafrawi mengaku akan mengkaji wacana penambahan fakultatif gas LPG 3 kilo gram yang diusulkan oleh Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Depok.

 

“Kami akan kaji dulu, saat ini permintaan penambahan belum sampai ke kami. Kalau mau nambah tentunya harus ada alasan baik itu berupa surat atau semacam permohonan resmi,” ujar Kafrawi kepada Jurnal Depok, kemarin.

 

Ia menjelaskan, usul penambahan fakultatif harus didasari juga dengan permintaan apakah meningkat atau tidak. Pasalnya, kata dia, migrasi ke LPG tiga kilo gram hanya tiga persen.

 

“Apakah itu alasannya?, kami sebenarnya menginginkan sosialisasi gas yang di atas tiga kilo untuk rumah makan yang harus menggunakan itu, karena pelaku usaha seperti rumah makan tidak boleh lagi menggunakan yang tiga kilo melainkan non subsidi, karena yang subsidi untuk pelaku usaha mikro,” paparnya.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa setelah melakukan sidak ke beberapa wilayah, pihaknya mengklaim bahwa tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kilo gram. Namun begitu, ia berharap kepada masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilo gram.

 

“Kami memang belum melakukan koordinasi dengan pihak Hiswana,” ungkapnya.

 

Sebelumnya, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Depok, M Athar Susanto berharap Pemerintah Kota Depok menambah jumlah fakultatif LPG 3 kilo gram sebesar lima persen.

 

“Kami berharap mudah-mudahan di Oktober nanti tidak ada lagi kekurangan di suatu wilayah. Kami juga berharap untuk alokasi 2017 segera dibahas oleh instansi terkait untuk diusulkan penambahan alokasi. Saat ini alokasi Depok sebanyak 1 juta 450 ribu tabung per bulan, diharapkan dapat meningkat 5 persen,” terangnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

BAGIKAN
Artikulli paraprakIPM Cipayung Terendah
Artikulli tjetërAswaja Bentengi NKRI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here