Angkot Berbadan Hukum Baru 20%

213

Margonda | Jurnal Depok
Dinas Perhubungan Kota Depok meminta seluruh angkutan umum di Depok, membentuk badan hukum sebelum Januari 2017. Jumlah angkot yang ada di Depok saat ini berjumlah 2.884 armada. Namun yang berbadan hukum baru 20 persen saja.

“Atau sekitar 400 unit yang membentuk badan hukum,” kata Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Anton Taufani, kemarin.

Jumlah angkot tersebut dari 22 trayek. Dan sejak 2004 jumlahnya tidak boleh diambah. Alasan angkot harus berbadan hukum adalah merujuk pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan Peraturan Wali Kota nomor 8 tahun 2015 tentang prosedur dan mekanisme penyelenggaraan ijin trayek.

“Di Perda dan Perwal tersebut penyelenggara angkutan penumpang umum wajib berbadan hukum baik berupa koperasi maupun PT,” jelasnya.

Saat ini sudah ada 12 badan hukum untuk angkutan di Depok. Dua berbentuk PT dan 10 berbentuk koperasi. Ia menambahkan seharusnya aturan angkot yang berbadan hukum sudah efektif per Januari tahun kemarin. Tapi, para pemilik angkot sebelumnya menunggu kepastian penuangan nama pemilik dari Samsat. Adapun, kata dia, keputusannya nama pemilik angkutan yang tertuang di STNK dan BPKB adalah Badan Hukum.

“Sekarang sudah mulai beralih ke Badan hukum. Jadi, angkot mesti berbadan hukum,” jelasnya.

Dengan adanya kewajiban tersebut, lanjutnya, akan terjadi proses peralihan dari semula kepemilikannya angkutan umum itu perorangan menjadi badan kukum. Mengingat hal tersebut merupakan kebijakan yang baru disosialisasikan pada 2015, jadi membutuhkan adanya sosialisasi.

Pemerintah memberikan tenggat waktu sampai dengan 30 Desember 2016. Artinya mulai per 1 Januari 2017, semua Angkutan penumpang umum wajib berbadan hukum.

“Angkot yang teregister 2.884 unit. Tapi, yang beroperasi sekitar 85-90 persen,”tuturnya.

Tujuan diwajibkannya angkutan umum berbadan hukum adalah untuk memudahkan pembinaan. Misalnya jika ada informasi apapun yang semula harus menyampaikan ke banyak orang atau pemilik menjadi diinfokan melalui badan hukum.

“Kemudian badan hukum tersebut yang akan meneruskan kepada anggotanya,” katanya.

Dengan pembentukan badan hukum, pemerintah lebih mudah memonitor penyelenggaraan angkutan umum, serta upaya-upaya penindakan terhadap pelanggaran akan langsung ditujukan ke badan hukum. Selain itu, Badan hukum nantinya wajib memiliki pool dan bengkel sehingga pemeliharaan kendaraan lebih terjamin. “Tujuan meningkatkan keselamatan angkutan umum,” katanya.

Ditambah, badan hukum wajib mempekerjakan pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga krimilitas yang dilakukan oleh pengemudi dapat diminimalisir. “Kalau sampai tidak berbadan hukum, angkot tidak akan diperpanjang izin operasinya,” tegasnya.

Bonar, salah satu sopir mengaku tidak masalah jika angkot harus berbadan hukum. Namun dia tidak ingin nantinya jadi memberatkan. “Kalau jadi berbelit ya janganlah. Kalau tujuannya positif ya saya mau,” tutupnya.nNur Komalasari

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here