DPRD Sorot Izin di Margonda

192

????????????????????????????????????

Kota Kembang | Jurnal Depok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok dalam  hal ini Komisi A, menyoroti beberapa bangunan di kawasan Margonda yang diduga belum secara keseluruhan memiliki izin. Hal itu diungkapkan langsung oleh Anggota Komisi A DPRD Depok, Fitri Hariono.

 

“Kami telah meminta dinas terkait dan walikota untuk segera melakukan perbaikan perizinan di Depok. Karena kami melihat masih banyak perizinan yang tidak sesuai seperti halnya Margonda Residence dan lainnya yang memang hingga kini belum berizin,” ujar Fitri kepada Jurnal Depok, Kamis (22/9).

 

Dirinya meyakini, jika bangunan seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan dan tempat usaha yang berada di lokasi tersebut belum secara keseluruhan memiliki izin. Dirinya menjelaskan, izin yang mendasar yakni izin mendirikan bangunan (IMB).

 

Dikatakannya, IMB merupakan modal dasar untuk membuat izin lainnya. Dari itu, ia meminta pemerintah kota untuk tegas melakukan monitoring terhadap bangunan yang hingga kini belum memiliki izin.

 

“Masih banyak bangunan yang belum dilengkapi IMB, belum lagi bangunan yang melanggar Amdal Lalin, GSS, GSB dan lainnya. Jadi hal tersebut harus disikapi secara serius, serta diambil tindakkan tegas,” paparnya.

 

Fitri yang juga menjabat sebagai Ketua BKD DPRD Depok mengatakan, Komisi A jelas fokus pada persoalan perizinan. Pasalnya, kata dia, pihaknya banayk menerima laporan dari masyarakat terkait perizinan yang tidak sesuai.

 

“Margonda sebagai pusat bisnis meskinya menjadi contoh dalam hal perizinan. Dari itu, kami juga meminta ketegasan walikota terhadap perusahaan yang hingga kini belum memproses izin nya. Karena itu bagian dari Pendapatan Asli Daerah juga, karena ada retribusi di sana” ungkapnya.

 

Lebih lanjut ia juga menyoroti terkait izin mini market yang mulai dibatasi oleh pemerintah. Dirinya menyambut baik langkah tersebut dikarenakan dapat memberikan kesempatan pedagang kecil agar lebih berkembang.

 

“Memang sudah seharusnya dilakukan pembatasan, mengingat di setiap kecamatan saat ini sudah hampir rapat dengan mini market. Kalau itu dibiarkan, maka akan berdampak buruk kepada pelaku usaha kecil,”

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here