Rehab 9 SDN Dikebut

243

Sebanyak 9 sekolah SDN pembangunannya harus di cut off pada tahun 2015z. Hal tersebut dikarenakan  karena gagal lelang. Akibatnya siswa yang berada di sembilan SD tersebut harus mencari alternative gedung sekolah lain untuk bertahan mendapat pendidikan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Hafid Nasir mengatakan bangunan  sekolah yang harus di rehab umumnya bangunan tersebut telah rusak. Menurutnya akhir 2015 pembangunan di sekolah-sekolah tersebut telah dilakukan dan kembali dilakukan di awal 2016 dengan menggunakan anggaran murni namun kembali gagal lelang.

“Tiap sekolah yang direhab nanti anggarannya di atas Rp200 juta karenanya harus diadakan lelang.  Tetapi gagal karena pihak pemenang tender merasa rugi dengan harga yang telah disekati,” jelasnya.

Salah satu sekolah yang direhab adalah SDN Kalibaru 6 yang beberapa waktu lalu rubuh. Hafid menjelaskan SDN yang berada di Kecamatan Cilodong itu juga mendapat bantuan dari pemerintah untuk  mendapat rehab.

“Ada sekolah-sekolah lain. Tetapi saya tidak hafal, sekolah seperti SD Negeri di Kelurahan Mampang dan SDN Piatara 2.Semua mendapat bantuan,” paparnya.

Dirinya tak menampik sekolah-sekolah tersebut mengalami penurunan jumlah peminat pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang belum ini berlangsung.

“Jumlah kelas di sekolah-sekolah tersebut masih tetap sama. Tetapi bukannya ada penurunan jumlah peminat, saya rasa masih tetap,” tuturnya.

Ia melanjutkan pembangunan 9 SDN tersebut harus rampung selama tiga bulan ke  depan.

“Tender sudah harus dapat dimulai saat ini.Kalau bias untuk tender nanti harganya dapat representative agar pemenang tender tidak putus dijalan karena memiliki alas an harganya terlalu kecil,” tuturnya.

Sementara itu anggota Komisi D DPRD lainnya, Sahat Farida Berlian mengatakan Komisi D memiliki keterbatasan kewenangan, lantaran sarana dan prasarana masuk di Komisi C.

“Kalau dibicarakanya, kami bicarakan di Komisi D terkait hal tersebut.Untuk menjaga KBM tetap berjalan caranya mereka harus punya tempat dulu untuk tetap belajar,” ujarnya.

Menurutnya UPT pendidikan di wilayah tersebut juga harus gesit untuk menyikapi semua permasalahan yang terjadi di sekolah. “UPT pendidikan di wilayah itu juga harus peka, jangan diam saja melihat hal ini,” pungkasnya.

bhl1-hafid-nasir

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here