FPI Ngadu ke Walikota

475

bhl2

Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok menggelar pertemuan dengan Walikota Depok, Mohammad Idris. Kedatangan Ketua FPI, Agus Rahmat beserta jajaran disambut hangat oleh walikota.

 

Dalam kesempatan itu, FPI membeberkan berbagai permasalahan sosial, keagamaan dan aqidah kepada walikota, mulai dari maraknya minuman keras (Miras), Ahmadiyah hingga koperasi yang berkedok simpan pinjam Pandawa Group.

 

“Visi Depok menjadi kota religious tentu sangat baik dan kami dukung itu, dari itu kami perlu mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemkot untuk menciptakan Depok yang religi,” ujar Agus kepada Jurnal Depok, Kamis (15/9).

 

Ia menjelaskan, bahwa Depok saat ini telah darurat miras. Pasalnya, kata dia, miras saat ini sangat mudah ditemukan dan hamper semua kalangan saat ini bias mendapatkan miras dengan mudah takter kecuali anak sekolah dasar.

 

Diakuinya, dari segi pemberantasan memang sedikit menemui kesulitan. Pasalnya, jika dirazia hari ini, esok harinya pemilik toko sudah berjualan kembali. Selain itu, miras saat ini telah masuk kepelosok-pelosok kampung.

 

“Miras dijual sangat murah dan terbuka, ada yang dijualRp 5.000 per bungkus dan anak-anak bisa membeli itu.Dari itu kami juga meminta kepada walikota untuk merevisi Perda Miras,” paparnya.

 

Tak hanya Miras, FPI juga menyoroti Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Depok yang kini mulai beraktivitas kembali. Dirinya menyayangkan, sekretariat yang telah disegel oleh pemerintah kota kini hilang entah kemana.

 

“Dengan membuka segel, itu jelas pelanggaran. Ada sekitar tiga bulan, Tanya pemerintah segel itu segel apa?,nyatanya pintu yang tadinya disegel kini dibuka. Kami minta pemerintah dan aparat bertindak tegas atas peristiwa itu. Dengan membuka segel jelas melanggar hukum,” tegasnya.

 

Terkait dengan Koperasi Pandawa Group, Agus mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah ikut mensosialisasikan fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI Kota Depok. Hal itu dilakukan dengan cara menyebar famplet ajakan agar masyarakat menghindari Pandawa.

 

“Kami ingin tahu sejauh mana informasi yang sampai kepemkot terkait Pandawa.Karena kalau FPI yang menutup khawatir mengambil wewenang pemerintah. Kami berat mengendalikan massa, padahal kami semangat-semangat aja kalau diminta, apa lagi saat ini dari 63 kelurahan 20 di antaranya telah terbentuk ranting,” ungkapnya.

 

Menanggapi permasalahan itu, Idris menyambut baik kedatangan jajaran FPI keruang kerjanya. Idris sempat menyampaikan beberapa hal terkait masalah miras, Ahmadiyah hingga Koperasi Pandawa Group.

 

“Langkah yang diambil FPI dengan menemui Komisi A DPRD Depok terkait revisi Perda Miras kami rasa sudah tepat, tinggal nanti dikawal seperti apa kelanjutannya. Nanti kami juga akan damping dari bagian hokum dan pemerintahan untuk memberikan masukan-masukan. Perda miras saat ini merupakan Perda inisiatif dari dewan, maka revisinya nanti dari DPRD,” tanggap Idris.

 

Terkait Ahmadiyah, Idris sempat mempertanyakan siapa yang membuka segel tersebut. Jika segel tersebut dibuka paksa, maka kata dia, itu menyalahi aturan karena segel itu atas instruksi walikota.

 

“Saya belum pernah menandatangani pelepasan segel, IMB nya harus jelas. Kalau penyimpangan pemahaman, sebenarnya beberapa waktu lalu telah ada pokja untuk penyelesaian Ahmadiah yang diketuai Kajari pada saat itu dan anggotanya MUI serta Kemenag,” ungkapnya.

 

Dari itu, Pokja tersebut harus dievaluasi kinerjanya terkait pembinaan Ahmadiyah. Informasi terakhir, mereka tidak berhasil mengidentifikasi ketua, pengurus dan nama-nama Ahmadiyah yang ada di Depok.

 

“Saya mau sebenarnya, bukan katanya.Jangan-jangan orang Bogor atau orang Tangsel yang katanya ada 100 orang,”katanya.

 

Menyikapi aduan KSP Pandawa, Idris mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah menyampaikan penyimpangan KSP Pandawa kepada Kementerian Koperasi yang akan menurunkan 10 auditor.

 

“Sepertinya sudah dilakukan audit, namun hasil auditnya ini yang kami belum ketahui. Kalau auditnya pasti menyalahi UU Koperasi, maka yang ditutup adalah koperasinya dan izin operasionalnya itu adalah izin koperasi. Ketika ada unsur investasi besar-besaran yang menyalahi UU Koperasi dan itu harus ditutup koperasinya. Kalau mereka bikin lagi dengan mengatas namakan investasi, itu lain lagi urusannya,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here