Banprov Ikut Dipangkas

192

Sukmajaya | Jurnal Depok

Dipangkasnya Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat terhadap Provinsi Jawa Barat juga berdampak pada alokasi bantuan provinsi (Banprov) terhadap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanegara.

 

“Dampaknya jelas ada, sehingga sebagai yang membidani anggaran dalam hal ini DPRD provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan efisiensi dan efektifitas terhadap anggaran yang ada,” ujar Irfan kepada Jurnal Depok, kemarin.

 

Ia menjelaskan, di Jawa Barat ada beberapa yang harus terkoreksi secara anggaran yakni sebesar Rp 472 miliar yang hingga kini belum bisa ditransfer dari pusat, serta ada beberapa anggaran yang belum bisa didapatkan.

 

“Untungnya, Jawa Barat dari dulu adalah provinsi yang mandiri seperti DKI, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Memang tidak sekeritis daerah-daerah seperti di Kalimantan Timur yang mengharapkan banyak dari transfer pusat maupun provinsi,” paparnya.

 

Dampak pemangkasan DAU provinsi ke Pemerintah Kota Depok, kata dia, pada tahun ini tidak begitu signifikan. Sehingga Depok dalam melaksanakan program pembangunan salah satu sumber pendanaannya yakni APBD provinsi dan APBN pusat.

 

“Sehingga itu tidak mengalir, nah ini kepala daerah dan DPRD Depok harus arif dan bijaksana dalam penganggaran,” katanya.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa setiap tahunnya DPRD Provinsi Jawa Barat mengucurkan dana rata-rata Rp 100-250 miliar ke Kota Depok.

 

“Dengan dipangkasnya DAU provinsi, tentu bantuan ke pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat pasti berkurang, termasuk Depok. berapa nominalnya kami belum bisa pastikan. Bantuan dari provinsi berupa Banprov bukan DAU,” jelasnya.

 

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, bantuan provinsi yang selama ini digulirkan alokasinya tergantung pemerintah kabupaten/kota.

 

“Contoh kami telah menggelontorkan Banprov untuk Jalan Margonda, Jalan Keadilan, Jalan Cinere dan beberapa lainnya. Memang lebih didominasi oleh infrastruktur,” terangnya.

 

Tak hanya berdampak pada program pembangunan infrastruktur, dipangkasnya DAU juga berdampak pada perjalanan dinas pejabat daerah yang ingin menjalankan tugasnya ke luar kota bahkan ke luar negeri.

 

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah kota tengah berusaha mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan efisiensi di beberapa sektor.

 

“Efisiensi sudah kami lakukan, salah satu contoh di mana saya yang seharusnya mendampingi Ayodya Pala ke Yunani namun saya tidak berangkat, seharusnya saya berangkat atas nama pemerintah kota,” ujar Pradi, kemarin.

 

Dengan tidak berangkatnya ke Yunani, lanjutnya, maka ada penghematan biaya sebesar Rp 15-20 juta.

 

“Jika yang ikut banyak, bisa dikalikan Rp 15-20 juta. Itu salah satu bentuk contoh efisiensi yang terkecil yang kami lakukan saat ini,” terangnya.

 

Tak hanya itu, Pradi juga akan membatasi perjalanan dinas para pejabat daerah yang dirasa kurang efektif. Baik dari segi waktu hingga akomodasi yang dinilai terlalu mahal dan berlebihan.

 

“Pak Wali saja waktu ke Gontor kemarin naik kereta api, ini menunjukkan bahwa kami telah melakukan beberapa tindakkan efisiensi,”

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here