‘Anggota Dewan Jangan Main Proyek’

228

Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Fitri Hariono menegaskan jika para anggota dewan, tidak diperbolehkan bermain proyek di Pemerintahan Kota Depok. Menurutnya tugas seorang anggota dewan adalah legislative,  budgeting dan pengawasan.

“Tidaklah. Karena fungsi dewan itu legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tuturnya.

Pihaknya mengaku kini sedang merombak beberapa poin kode etik tentang tata tertib anggota dewan. Misalnya yang berkaitan dengan ke alfaan anggota dewan dalam giat Rapat Paripurna, Bamus, dan Legislasi.

“BKD akan mulai merombak kode etik dan tata beracara anggota dewan di September dan Desember,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Babai Suhaimi setuju dengan adanya wacana anggota dewan dilarang bermain proyek di pemerintahan.

Menurutnya selama masih system perencanaan dan penetapan anggaran pembangunan seperti ini maka sangat tidak mungkin legislative dan eksekutif tidak bermain proyek.

“Bahkan system anggaran yang seperti ini, permainan proyek tergantung posisi legislative dan eksekutif itu sendiri, siapa yang lebih tinggi maka tentu semakin besar posisi proyeknya,” paparnya.

Dirinya berharap BKD bersungguh-sungguh menjalankan pengawasannya.Menurutnya BKD membuat system dan aturan yang didalamnya ada sanksi yang ditandatangani oleh semua unsur di DPRD.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Depok, Anwar Nurdin mengatakan, secara pribadi dirinya sangat setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya tidak ada Tupok sianggota dewan untuk bermain proyek.

“Jika ada anggota dewan yang main proyek pemda, kemudian siapa yang melakukan control sosial. Nantinya jadi jeruk makan jeruk dong.Yang pasti anggota dewan dipilih oleh masyarakat bukan untuk main proyek. Kami mendukung BKD untuk merealisasikan jangan Cuma wacana,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here