Lurah Pontir Jemput Bola

253

Lurah Pondok Petir (Pontir), Kecamatan Bojongsari, Anwar Nasihin mengaku telah menyebar suart panggilan kepada sekitar 890 warganya yang hingga kini belum melakukan perekaman e-KTP.

 

“Surat panggilan telah dibuat oleh Dinas Kpendudukan dan telah kami sebarkan ke masing-masing RT dan RW di wilayah kami. Jumlah keseluruhan dari 83 RT dan 17 RW mencapai 890 orang,” ujar Anwar kepada Jurnal Depok, kemarin.

 

Ia menjelaskan, sesungguhnya jumlah 890 orang itu sudah ada yang melakukan perekaman namun ada bagian-bagian yang belum sempurna perekamannya. Nama ke 890 orang itu sesuai nama dan alamat mereka masing-masing.

 

“Wajib KTP di wilayah kami mencapai 18 ribu orang. Diharapkan bagi yang belum melakukan perekaman segera untuk melakukannya seblum akhir September. Saat ini belum ada lonjakan, masih normal,” paparnya.

 

Dirinya tidak memungkiri 890 orang tersebut kemungkinan telah ada yang melakukan perekaman, karena data tersebut diberikan pada minggu lalu. Terkait dengan blanko KTP, Anwar mengatakan hal itu domain dari Dusdukcapil dan hingga kini masih normal dan belum ada keluhan.

 

“Jumlah 890 itu tersebar hampir di semua RT dan RW dari mulai yang hanya tiga orang hingga ratusan. Yang paling banyak RW 01 sebanyak 112,” terangnya.

 

Sebelumnya, Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Zainah mengimbau  kepada warga Kota Depok untuk segera merekam data kependudukan atau e-KTP di masing-masing kelurahan sebelum 30 September 2016.

 

Hal tersebut dikarenakan arahan langsung dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagdri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Itu arahan langsung dari Kemendagri, maka kami meminta masyarakat yang belum merekam untuk segera melaksanakan perekaman,” jelas Zainah.

Dia mengatakan bahwa masyarakat yang belum melakukan perekaman melewati 30 September nantinya tidak akan tercatat dalam administrasi kependudukan pusat, sehingga bisa dikatakan akan mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik.

“Karena tidak tercatat, maka pelayanan publik yang basisnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan tidak bisa diakses,” tambahnya.

Contoh pelayanan yang kemungkinan tidak dapat diakses adalah BPJS, Perbankan, Pelayanan SIM, dan lain-lainnya. Mengenai kesulitannya, Zainah tidak dapat merinci secara detail karena itu tergantung pihak-pihat tersebut.

“Untuk itu kami meminta kepada masyarakat agar segera melakukan perekaman, karena prosesnya mudah sekarang, hanya membawa fotokopi Kartu Keluarga sudah tidak memerlukan surat pengantar RT/RW lagi, toh ini juga untuk kebaikan masyarakat sendiri”

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here