Tax Amnesty Kata Sri Mulyani

223

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada bawahannya agar memberikan penjelasan tentang pengampunan pajak (Tax Amnesty). Hal ini dimaksudkan agar warga tidak bingung dan menjadi paham tentang tax amnesty.

“Konsen, selanjutnya tetap mengawasi aparat saya. Kita sudah mengeluarkan manual agar semuanya melakukan petunjuk yang sama, sehingga mereka tidak memberikan jawaban yang beda,” ujar Sri usai menjadi Keynote Speaker di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kamis (1/9).

Dirinya menjelaskan, Direktur Jenderal (Dirjen), Pajak telah merilis aturan baru tentang tax amnesty. Pada prinsipnya, UU TA berlaku untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendapatkan hartanya dari penghasilan yang belum dilaporkan sehingga belum dilaporkan pajaknya.

“Apabila kita hanya merasa lalai sehingga tidak melaporkan dalam SPT namun yakin bahwa harta didapat dari penghasilan yang berasal dari satu pemberi kerja, atau penghasilan yang sudah dibayarkan sendiri pajaknya, atau penghasilan dari hibah atau warisan yang bukan obyek pajak. Maka cukup pembetulan SPT saja 2015 dengan menambah harta tersebut tanpa membayar sedikit pun,” paparnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat  tax amnesty jangan dianggap sebagai momok yang menyeramkan bagi para wajib pajak. Sebagaimana digambarkan oleh berbagai pihak dimedia sosial. Apalagi sampai dianggap pelanggaran HAM. Karena Tax Amnesty merupakan hak masyarakat.

Dirinya menambahkan meski begitu wajib pajak sebaiknya ikut TA apabila memiliki NPWP dan memiliki harta yang belum dilaporkan SPT tahunan PPh tahun sebelumnya.

Kemudian, belum memiliki NPWP, namun sudah memilik penghasilan diatas PTKP dan memiliki harta. Atau, perusahaan yang memiliki dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh tahun sebelumnya.

“Setiap wajib pajak berhak mendapatkan tax amnesty kecuali wajib pajak yang sedang peyelidikan dan berkas penyelidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukum pidana atas tindak pidana dibidang perpajakan,” jelasnya.

Dia menambahkan, Dirjen Pajak akan fokus kepada wajib pajak yang besar. Meskipun tak menutup kemungkinan untuk memeriksa yang lain.

“Tidak cukup waktu dan tenaga untuk juga yang memeriksa yang kecil-kecil dan tidak efektif pula,” pungkasnya.

Indonesian World Bank Managing Director and Chief Operations Officer Sri Mulyani Indrawati speaks during the launch of a World Bank report in the Indian capital New Delhi on September 24, 2015. The report titled "Leveraging Urbanisation in South Asia: Managing Spatial Transformation for Prosperity and Livability," examines how India and South Asian nations can capitalise economically on the opportunities urbanisation provides.  AFP PHOTO / PRAKASH SINGH
Indonesian World Bank Managing Director and Chief Operations Officer Sri Mulyani Indrawati speaks during the launch of a World Bank report in the Indian capital New Delhi on September 24, 2015. The report titled “Leveraging Urbanisation in South Asia: Managing Spatial Transformation for Prosperity and Livability,” examines how India and South Asian nations can capitalise economically on the opportunities urbanisation provides. AFP PHOTO / PRAKASH SINGH

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here