Gerindra Dukung Kebijakan Walikota

213

?????????????

Keputusan Walikota-Wakil Walikota Depok membuat aturan tegas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai tepat oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok, Jamaludin.

 

“Dimunculkannya pakta integritas tak lain untuk ‘memberangus’ praktik jual beli bangku sekolah. Dari itu, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini walikota sudah tepat,” ujar Jamal kepada Jurnal Depok, Kamis (1/9).

 

Ia menjelaskan, pakta integritas tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memeinimalisir calo PPDB baik yang dilakukan oleh oknum dewan, LSM, guru, kepala sekolah, wartawan, ormas maupun masyarakat pada umumnya. Dirinya tidak memungkiri jika praktik tersebut masih terjadi di Kota Depok.

 

Tak hanya itu, Jamal merasa keberatan jika walikota-wakil walikota secara terus menerus menjadi sasaran tembak kisruh PPDB saat ini. Padahal, kata dia, pemerintah melalui walikota secara tegas telah membuat aturan main yang jelas agar tidak ada lagi jual beli bangku sekolah pada PPDB tahun ini.

 

“Kebijakan walikota sudah tepat, bahkan Pak Nuroji sebagai Anggota DPR RI Komisi X yang menangani bidang pendidikan mengapresiasi langkah walikota. Sesungguhnya yang bikin rusak ini oknum, kalau bicara aturan sudah tepat,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan itu, Jamal juga mempertanyakan sikap Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari yang terkesan memojokan pemerintah dalam hal ini walikota di dalam rapat paripurna dan beberapa media masa.

 

“Kami sepakat jika pemerintah harus bertanggungjawab untuk mencari solusi bagi anak-anak korban PPDB. Tapi kalau pemerintah dalam hal ini walikota dituntut harus bertanggungjawab terhadap kisruh PPDB kami tidak sepakat,” tegasnya.

 

Pasalnya, lanjutnya, sejak jauh hari pemerintah telah membuat system PPDB yang bersih dengan ditandatanganinya MoU pakta integritas yang disaksikan oleh seluruh kepala sekolah dan pihak Ombudsman RI.

 

“Jika pemkot disuruh bertanggungjawab, maka ujung-ujungnya calo PPDB ini merasa dilindungi dan akan terus terjadi setiap tahunnya. Intinya, kebijakan Pak Wali sudah tepat dalam menangani PPDB tahun ini dengan dikeluarkannya pakta integritas,” terangnya.

 

Lebih lanjut ia meminta kepda orangtua siswa yang mersa ditipu oleh calo PPDB untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak polisi. Jamal meminta kepada orangtua untuk tidak takut dan terbuka siapa yang melakukan hal tersebut.

 

“Kami mendukung penuh kebijakan walikota, yang harus diserang adalah calo PPDB bukan walikota. Kalaupun ada oknum dari panitia PPDB yang berbuat curang silahkan walikota untuk memecatnya. Kami juga berharap sinergitas antara eksekutif dan legislatif berjalan baik,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here