Orangtua Siswa Histeris

209

Beberapa perwakilan orangtua siswa di Depok beramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Depok untuk mengadukan nasib anak mereka. Selama dua hari terakhir sebanyak 143 siswa titipan ‘dipaksa’ belajar di SMAN 11 Depok. Karena tidak ada ruang kelas, para siswa belajar di SDN 3 Kemiri Muka, Beji diruang kelas yang sedang di renovasi.

Siswa-siswa tersebut juga belajar di lantai di ruang kelas yang sedang direnovasi. Mereka masih belum dapat bersekolah karena sebelumnya diduga dijanjikan oleh calo PPDB dijamin lolos sekolah negeri namun belakangan gagal.

Salah satu orangtua siswa warga Kampung Stangkle, Beji,Tati menangis karena anaknya dibohongi oleh seseorang yang diduga calo, yang menjamin masuk sekolah SMA Negeri. Namun saat diumumkan oleh kepala sekolah, rupanya ratusan siswa titipan tersebut tidak diakui di SMAN 11.

“Awalnya anak saya daftar ke SMK 3. Lewat afirmasi satu atap saya punya kartu KIS dan KIP punya semua. Tapi alasan lokasi sekolah jauh dari rumah anakbku enggak diterima. Lalu ada orang yang menolong biarlah jadi urusan saya itu. Dia menjamin anak saya masuk di sekolah negeri. Enggak tahunya gagal, ini miris sekali anak saya enggak sekolah,” ujar Tati di DPRD Depok sambil menangis, Rabu (31/8).

Kedatangan para orangtua diterima oleh Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari. Yeti prihatin dengan nasib siswa dan orangtua yang tertekan secara psikologis.

“Saya paham ini anak – anak pasti secara mental mereka drop. Tetap semangat sambil menunggu kami berjuang,” katanya.

Yeti meminta kepada LSM Pendidikan agar berkoordinasi memberikan ruang atau tempat belajar sementara bagi para siswa sampai ada solusi tepat bagi mereka. Yeti juga akan menggandeng psikolog untuk membuat para siswa tetap semangat.

“Mudah – mudahan bisa segera sekolah. Sambil menunggu waktu tempat seperti home schooling agar punya penguatan lalu datangkan psikolog supaya mereka kuat. Secara psikologis ada beban. Adakan satu lokasi sambil menunggu kami berjuang,” jelasnya.

Kemarahan Yeti juga memuncak pada saat memimpin rapat paripurna penutupan masa siding ke III. Yeti begitu gusar dengan ketidakberdayaan pemerintah yang hingga saat ini tidak memberikan kesempatan bagi mereka.

“Coba lihat di belakang saya. PPDB ini belum usai malah jadi isu nasional. Bukan masalah dimana atau siapa orangtua yang bersalah. Tapi lihat anak-anak bangsa ini. Ini anak adalah aset bangsa dalam UUD 1945. Setiap warga punya hak dalam memperoleh pengajaran,” tukasnya sambil marah saat memimpin sidang.

Pernyataan Yeti langsung dilontarkan didepan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna. Pernyataannya juga disambut interupsi oleh sejumlah anggota dewan.

“Bagaimana pemerintah daerah menanggapi ini,” katanya.

Sebelumnya serangkaian pelaksanaan PPDB di Depok sempat ricuh baik dalam pelaksanaan hingga adanya dugaan sejumlah pejabat dan LSM bermain dalam proses tiket masuk sekolah negeri yang dikenal dengan ‘siswa titipan’.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here