F-PDIP Ogah Berkhianat

216
Hermanto

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) enggan untuk mengikuti rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, kemarin. F-PDI Perjuangan memiliki alasan kenapa fraksinya tidak mau mengikuti rapat paripurna tersebut.

“Kami tidak membatalkan (paripurna,red), tanpa PDI Perjuangan pun masih bisa terlaksana. Perlu ditegaskan kami tidak memboikot paripurna, ini bentuk ketegasan sikap kami. Silahkan saja paripurna, kan banyak fraksi lain,” ujar Hermanto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan kepada Jurnal Depok, Selasa (30/8).

Ia menjelaskan, dasar F-PDI Perjuangan enggan untuk mengikuti paripurna tak lain bentuk kekecewaan atas dimunculkannya kembali anggaran pembebasan lahan untuk daerah penyangga (buffer zone) di wilayah Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan.

“Sejak kemarin kami tidak terima itu, namun nayatanya di final ada buffer zone. Yang namanya sikap tidak harus sama semua, boleh dong berlainan. Bicara demokrasi boleh saja ada yang setuju dan tidak setuju, sah-sah saja. Namun bagi fraksi kami tidak setuju,” paparnya.

Hermanto mengungkapkan, bahwa F-PDI Perjuangan telah menerima aduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah kota untuk membebaskan lahan di wilayah Pasir Putih yang diperuntukan buffer zone. Aduan tersebut, kata dia, kemudian langsung diteruskan ke walikota dengan cara mengirim surat.

“Sehingga setelah menerima surat kami ada steatmen dari walikota, bahwasanya dirinya tidak akan menambah perluasan TPA. Apakah itu namanya buffer zone atau perluasan, yang jelas itu pembebasan lahan yang ada di sana. Konsepnya kami belum tahu buffer zone itu seperti apa, susah bagi kami untuk meyakinkan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu anggota F-PDI Perjuangan, Hendrik Tangke Allo sepakat dengan apa yang telah dinyatakan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Jika kemarin pihaknya tidak sepakat, maka itulah sikap fraksinya.

“Bukan berarti paripurna harus terhenti, kalau hari ini (kemarin,red) mereka paripurna tanpa PDI Perjuangan kan bisa. Kami ini memperjuangkan masyarakat, kalaupun diputuskan namun PDI Perjuangan tidak ikut di dalamnya tapi tetap harus dijalankan oleh pemerintah,” tandasnya.

Hendrik yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD menilai, selama ini masyarakat Pasir Putih menolak apapun bentuk kegiatan yang ada di sana. Dari situlah, F-PDI Perjuangan menyikapi keberatan masyarakat.

“Wajib kami dengarkan keberatan masyarakat, siapa lagi yang mau mendengarkan mereka kalau bukan kami. Kami dipilih oleh rakyat, ketika mereka menyampaikan aspirasinya masa kami cuek?, itu yang disebut amanah. PDI Perjuangan hanya 11 kursi, 39 anggota lain bisa melanjutkan paripurna itu sesuai aturan dan korum, kan ada pimpinan lain, silahkan pelajari itu,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

BAGIKAN
Artikulli paraprakMukidi Oh Mukidi
Artikulli tjetërAnggota DPRD Kecewa

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here