Rp 32 M untuk Buffer Zone

222

Kota Kembang | Jurnal Depok

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengajukan Rp 32 miliar untuk pembebasan lahan di kawasan Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan. Rencananya, lahan tersebut nantinya akan digunakan sebagai daerah penyangga (buffer zone).

“Sesungguhnya anggaran Rp32 miliar tersebut untuk buffer zone dan untuk pengamanan sampah, agar baunya tidak sampai ke wilayah lain. Bukan untuk tempat pembuangan sampah. Sekarang paling ketara ke Pasir Putih, saya juga sering ke Pasir Putih, waktu lagi tahlilan ada baunya, walau jauh dari Cipayung,” ujar Mohammad Idris, Walikota Depok, kemarin.

Ia ingin dengan area 10 atau 11 hektar tersebut dibuatkan buffer zone, seperti jogging trek untuk masyarakat, penghalangan dan lainnya.

Dalam  Perda RT/RW itu perluasan TPA Pasir Putih, dan ia mempersilahkan siapa saja untuk membacanya, tetapi wacana saat ini untuk pengelolaan buffer zone, untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jadi bukan untuk pembuangan sampah, ini perlu dipahami bersama,” tuturnya.

Ia menerangkan, Pemkot Depok sudah memiliki kerjasama dengan TPA Nambo, dan di Nambo itu pun, jika Depok bisa menangani serta memiliki tempat sendiri dengan memberdayakan sampah yang ada, maka bisa untuk dibuat PLN (Listrik) dan gas.

“Itu sudah ada orang yang menawarkan ke kami, jika ada warga yang menolak, kami meminta alasannya kenapa mereka menolak. Pemerintah punya wacana dan masyarakat juga berwacana, jangan dikatakan suara rakyat adalah sura Tuhan,  dan men Tuhan kan suara, itu tidak boleh, sirik namanya,” katanya.

Sekali lagi ia menegaskan, bahwa rencana pembebasan lahan di Pasir Putih itu bukan untuk membuang sampah. Tapi untuk pengelolaan sampah.

“Jika masyarakat sadar untuk memilah sampah, sampah di situ yang hanya residu dan diapa-apakan lagi, nanti untuk pemberdayaan wish to energy. Untuk sosialisasi, ini masalah teknis, kan anggarannya belum disetujui juga,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Forum Peduli Lingkungan Sehat (FPLS) Ade Irzan meminta kepada Pemkot Depok untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu, baik ke RT/RW, tokoh masyarakat dan warga setempat.

“Jangan ujuk-ujuk dibuat dan pembebasan tanpa sosialisasi, terangkan dulu seperti apa program dan pembangunannya,” kata Ade.

Selain itu, kata dia, jika peruntukannya bukan untuk perluasan TPA Cipayung, ia bersama warga meminta agar Pemkot Depok membuat pernyataan tertulis dan ditandatangani di atas materai.

“Jadi ada kekuatan hukumnya, jangan sampai menyimpang dari yang dibicarakan secara lisan saja,” terangnya.

Anggota DPRD Depok, Slamet Riyadi yang bermukim di wilayah tersebut secara tegas menolak perluasan TPA Cipayung ke wilayah Pasir Putih.

“Jelas kami menolak itu, atas nama lembaga maupun pribadi. Kasihan masyarakat di sana, tentu akan semakin bau dan lingkungan menjadi tidak sehat,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here