Pemkot Tambah 2 Dinas

231

Kota Kembang | Jurnal Depok

Pemerintah Kota Depok secara resmi mengumumkan penambahan dua dinas di lingkup Pemerintah Kota Depok. Dua dinas tersebut di antaranya Dinas Sosial yang merupakan pecahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Dinas Kearsipan yang merupakan pecahan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan.

“Ada skor, karena Disnakersos dengan jumlah penduduk sekian, kebutuhan pekerjaan sekian, kerja-kerjanya selama ini bagaimana itu diskor. Sokr dari Disnakersos itu melebihi dari skor dinas maksimal yakni 950. Ternyata Disnakersos itu mencapai 1.500 lebih berarti harus dibagi dua karena beban sosial itu banyak, itu standarnya dari pusat bukan dari kami,” ujar Mohammad Idris, Walikota Depok, Selasa (23/8).

Pernyataan tersebut diungkapkan Idris seusai menghadiri paripurna dalam rangka persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

Idris menjelaskan, bahwa realisasi itu diberi waktu enam bulan setelah Peraturan Pemerintah keluar dari pusat dengan kata lain akan berlaku mulai Desember. Namun sebelum itu, kata dia, ada sebuah proses penetapan tentang tupoksi dari dinas-dinas yang namanya baru dengan skor dan type yang telah ditetapkan.

“Tentu ada penambahan beban anggaran begitu juga dengan SDM nya, karena dinasnya nambah. Belum kami hitung, yang jelas dengan penambahan kepala dinas nantinya akan ada tunjangan daerah dari keuangan daerah untuk memberikan tunjangan kepada pejabat yang baru eselon II, begitu juga dengan kabid dan kasi-kasinya,” paparnya.

Idris mengungkapkan, bahwa pihaknya akan melantik seluruh pejabat yang dimutasi atau tidak dimutasi termasuk dengan SOTK yang baru pada Desember mendatang.

“Untuk BMSDA nilainya kurang sedikit jadi tidak bisa dipecah, ada permasalahan. Tadinya nilainya 956 ternyata ada kesalahan dokumen yang ada di pusat yaitu aliran sungai Bogor dimasukkan ke Depok, sementara aliran sungai yang ada di Depok dulunya yang berfungsi sebagai irigasi banyak yang hilang sehingga tidak dihitung, jadi bebannya berkurang dari 956 menjadi 930,” terangnya.

Namun begitu, Idris menjamin kalau persoalan itu tidak akan mengganggu kinerja pada dinas BMSDA dengan melakukan siasat dalam implementasi untuk diperbanyak bidangnya dan membangun UPTD.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengungkapkan dengan bertambahnya dinas mau tidak mau akan menambah beban keuangan daerah. Dirinya berharap, dengan adanya SOTK baru kinerja lebih bagus.

“Jangan sudah dipisah menjadi melempem. Ini hanya perubahan nomenklatur nama saja yang berubah menjadi type. Namun kami berharap kinerjanya semakin baik, toh orang-orang lama semua yang jabat,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Pansus III DPRD Kota Depok, T Farida Rachmayanti mengungkapkan secara teknis yang berkaitan dengan BMSDA yang diharapkan bisa menjadi dua perangkat daerah.

“Hanya secara teknis setelah dilakukan perhitungan oleh kementerian terkait bahwa skor penentuan type tidak mengizinkan untuk sementara BMSDA dipisah menjadi dua, jadi tetap dalam satu kerangka dinas,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here