Sariyo Kini Miliki Jabatan

194

Margonda | Jurnal Depok

Setelah lima tahun lebih di non job kan oleh Walikota Depok sebelumnya, Nur Mahmudi Isma’il kini mantan Kasatpol PP Kota Depok, H Sariyo Sabani kembali menduduki posisi strategis di lingkup Pemerintahan Kota Depok.

Nama Sariyo Sabani masuk dalam daftar mutasi, rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh Walikota Depok, Mohammad Idris. Sontak, tepuk tangan pun nyaring terdengar pada saat namanya disebut dan masuk dalam jajaran kabinet Idris-Pradi.

“Waktu saya masuk di Pol PP saya ingin berbuat yang terbaik, karena waktu itu ilmu saya nol, namun saya mau belajar. Selama lima tahun saya menjadi staf di BLH, dan Alhamdulillah saat ini saya dikasih amanah oleh Pak Wali,” ujar Sariyo kepada Jurnal Depok, kemarin.

Sariyo yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Depok, rupanya telah memiliki program kerja untuk mengatasi kemacetan di Kota Depok.

“Saya diminta untuk mengawal Depok lebih tertib berlalu lintas, tentunya saya akan bekerjasama dengan insansi terkait seperti Satlantas Polresta Depok dan elemen lainnya,” paparnya.

Dikatakannya, setiap PNS tidak bisa mengatakan puas atau tidak puas sebelum mampu mensejahterakan masyarakat di bidang lalu lintas.

“Tidak boleh berpuas diri dulu atau berpangku tangan, saya prihatin melihat masyarakat Depok ketika pulang kerja begitu macet. Lihat tanggal mainnya nanti, Insha Allah ada trobosan baru untuk mengurai kemacetan di Depok,” terangnya.

Walikota Depok, Mohammad Idris dalam sambutannya menegaskan bahwa di Depok tidak ada yang namanya dinas buangan, yang ada adalah bagaimana penyesuaian kopetensi dan kemampuan komunikasi serta kerja dalam satu tim dengan pejabat yang ada di dinas tertentu.

“Dulu ada ungkapan yang sempat tidak mengenakan, namun sudah dibuktikan oleh kepala dinas dan ternyata dinas tersebut sudah dua kali mendapat penghargaan besar dari Presiden RI, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran. Itu bukan dinas buangan, namun bagaimana Pak Yayan bisa membuktikan bahwa dinasnya bisa berprestasi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Idris mengatakan bahwa staf ahli bukanlah tempat peristirahatan. Dirinya ingin mengubah paradigma terkait hal itu.

“Kami inginkan staf ahli kami ini dapat menjadi dapur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Depok. Kami tahu kinerjanya Ibu Farah, tetapi saat ini menjadi staf ahli, bukan buangan. Begitu juga dengan Pak Mulyamto, Pak Herry Pansila yang memiliki pengalaman dalam bidang IT,” jelasnya.

Untuk itu, Idris juga meminta para pejabat yang baru dimutasi untuk melakukan MoU atau komitmen kinerja jabatan dengan langkah-langkah program yang riil.

“Kami tidak mau komitmen dan langkah-langkah kerjanya yang normatif atau bersifat umum, namun harus bersifat riil,” pungkasnya.

BAGIKAN
Artikulli paraprakTugas Berat Direktur RSUD
Artikulli tjetërMutasi Tuai Kontra

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here