Rp 300 M untuk Beli Tanah

215

Kota Kembang | Jurnal Depok

Pemerintah Kota Depok menyodorkan anggaran kepada DPRD Depok untuk pembelian lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar kurang lebih Rp 300 miliar. Hal itu dikatakan langsung oleh Walikota Depok, Mohammad Idris usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD dan Raperda Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2016.

“Yang pokok dan paling besar untuk pembelian lahan RTH, karena kami menginginkan pada 2017-2018 Depok telah memiliki alun-alun, bisa dimanfaatkan nanti. Lokasinya nantilah, nilainya tergantung appraisal, kemarin mencapai Rp 300 miliar,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Kamis (18/8).

Ia menjelaskan, bahwa luasanya tergantung appraisal atau penilaian harga pasar. Jika harganya lebih tinggi maka luasnya akan dikurangi dan belum bisa diumumkan saat ini. Dikatakannya, pembelian RTH akan difokuskan di pusat kota.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa penambahan dalam anggaran perubahan tersebut keseluruhannya mencapai Rp 500 miliar lebih. Anggaran tersebut termasuk tunjangan penghasilan untuk kesejahteraan PNS serta tunjangan perumahan untuk anggota DPRD.

“Anggaran pendapatan secara keseluruhan Rp 2,2 triliun belanjanya lebih dari itu. Defisit Alhamdulillah bisa tertutupi Silpa tahun lalu,” paparnya.

Dikatakannya, bahwa perubahan anggaran APBD tahun 2016 yang terjadi merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah, guna mengevaluasi dan meluruskan kembali rencana pendapatan dan pembiayaan yang telah disusun pada anggaran pendapatan belanja daerah Kota Depok.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan rancangan perubahan pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2016 di antaranya pos anggaran pendapatan daerah yang diusulkan pendapatan sebesar Rp 2,5 triliun lebih dari pendapatan semula sebesar Rp 2,2 triliun lebih.

“Dengan demikian mengalami kenaikan sebesar Rp 238 miliar lebih atau meningkat sebesar 10,52 persen,” katanya.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan rapat paripurna kemarin merupakan hasil rapat badan musyawarah pada 16 Agustus 2016. Dalam kesempatan itu dibacakan surat Walikota Depok terkait nota keuangan perubahan APBD dan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2016.

“Kami telah meminta kepada fraksi-fraksi untuk menyiapkan pandangan fraksinya terkait hal tersebut. Rapat paripurna akan kami gelar kembali pada Senin (22/8),” terangnya.

Kota DepokRapat paripurna yang berjalan kurang lebih 30 menit itu dihadiri pula oleh kepala OPD, Forkopimda dan instansi vertikal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here