Hasyim Sorot Kasus Fredy

165

Beji | Jurnal Depok
Pasca eksekusi hukuman mati kepada bandar-bandar narkoba termasuk Fredy Budiman, ternyata masih menyisakan polemik tentang hukuman mati dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Sebagaimana ramai diberitakan, Pimpinan Kontras Haris mengatakan bahwa Fredy Budiman telah menyuap beberapa petugas Negara dengan nominal yang sangat besar.

Menyikapi hal itu, Dewan Pertimbangan Presiden, KH Hasyim Muzadi  menilai  berita tersebut mengalami kesulitan dalam pembuktian legal formal karena sumber beritanya telah meninggal. Ia mengungkapkan,  sehubungan dengan TNI-POLRI dan BNN melakukan reaksi, maka pihak Kontras segera melakukan pencarian fakta dari banyak kelompok yang lain, guna mendukung opini bahwa berita dari Fredy bukan isapan jempol.

“Tidak tanggung-tanggung, gerakan Kontras ini didukung oleh  ratusan pengacara yang dapat diperhitungkan. Menurutnya, salah satu  tujuannya adalah melakukan advokasi dalam jalur legal formal sekaligus membentuk opini dalam msyarakat bahwa keputusan Negara tentang hukuman mati perlu dipertimbangkan kembali. Tuntutan itu meliputi dihapuskannya hukuman mati di Indonesia, morotarium pelaksanaan eksekusi di Indonesia, atau membuat kesan adanya kecerobohan di dalam pelaksanaan hukuman mati itu,”ujarnya, kemarin.

Ia menambahkan, kurang lebih setahun yang lalu  menghadiri Sidang Komisi HAM PBB di Geneva bersama Wakil Tetap RI di PBB.  Sehari berikutnya, Hasyim melakukan dialog dengan Amnesty International, penggiat HAM Internasional, penggiat Interfaith International dan beberapa LSM Eropa terkemuka yang berpengaruh besar terhadap keputusan Komisi HAM PBB.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya,  mereka melakukan desakan agar Indonesia  menghilangkan hukuman mati dan melakukan moratorium hukuman mati bagi terhukum narkoba. Mereka berasalasan berdasarkan HAM dan tidak efektif nya hukuman mati tersebut dalam mengurangi peredaran narkoba di suatu negara.

“Dengan demikian tuntutan yang dilakukan penggiat HAM dan advokasi di Indonesia saat ini sebenarnya bukanlah hal yang baru kalau dikaitkan dengan gerakan internasional tersebut, paparnya.

Hasyim yang juga Pengasuh Pesantren  Mahasiswa Al-Hikam itu menegaskan, sebenarnya semua rakyat sudah mengetahui gerakan narkoba di Indonesia yang  telah menyeret berbagai aparat negara di Indonesia. Namun, kata dia, merupakan kesalahan oknum bukan sikap institusi aparat negara tersebut. Pasalnya, terseretnya berbagai oknum aparat tersebut telah dimuat di media secara jelas.

“Masalahnya sekarang, sehubungan dengan pemberantasan Narkoba kita harus menetapkan posisi dimana dan mau kemana. Benar ungkapan bahwa di kalangan aparat sendiri harus ada introspeksi dan pembersihan ke dalam terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di Indonesia. Namun,  yang berbahaya adalah serangan terhadap aparat tersebut bukan diniati untuk memperkuat pemberantasan narkoba namun sekedar melemahkan moralitas aparat dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh  dan dapat mengakibatkan menurunnya kewaspadaan masyarakat dalam pemberantasan narkoba,” terangnya.

Hasyim juga mengajak belajar dari Negara -negara yang telah dikuasai oleh bandar-bandar narkoba atau dilemahkan kemampuan Negara itu,  sehingga terjadi kerusakan moralitas, ekonomi dan politik negara tersebut.

Kalau  menoleh ke Filipina, sambungnya,  ketegasan presiden Filipina yang memimpin sendiri pemberantasan bahaya narkoba, menghukum mati ratusan bandar narkoba serta pembersihan aparat perlu menjadi contoh untuk Indonesia.

“Terselenggaranya ketegasan Presiden Filipina ini karena tidak banyak unsur-unsur di Filipina yang mengganggu ketegasan tersebut, serta kekompakan rakyat Filipina di dalam membela keselamatan negeri Filipina sendiri dibanding Filipina menuruti gerakan Negara-negara yang lain,” jelasnya.

Dikatakannya, pemberantasan Narkoba di Indonesia harus berupa gerakan Nasional.  Menurutnya, memberikan imunitas kepada masyarakat terhadap bahaya narkoba sangatlah perlu, dan  dapat terjadi jika ada kepercayaan  antara masyarakat dan penyelenggara Negara.

“Kita wajib membuat masyarakat well informed terhadap segala sesuatu yang membahayakan Negara,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here