DPR Panggil Mendikbud

206

Sawangan | Jurnal Depok

Anggota Komisi X DPR RI, H Nuroji dalam waktu dekat ini akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy terkait beberapa wacana dan program kerja yang dinilai kontroversial.

“Setiap menteri baru belum orientasi langsung jebret ngomong, seperti mau menghapus sertifikasi guru, katanya kalau guru mau naik gaji hanya bikin memo saja, secara sistemnya sudah dibangun bagus. Menguji kopetensi guru itu tidak gampang, kualitasnya akan berpengaruh pada murid nanti, masa mau dihapus begitu saja,” ujar Nuroji kepada Jurnal Depok, Kamis (11/8).

Pernyataan tersebut diungkapkan Nuroji seusai membuka acara In House Training (IHT) di SMK Negeri 2 Depok. Tak hanya itu, kata dia, Mendikbud juga berencana untuk memberlakukan Full Day School (FDS) yang dinilainya juga belum tepat.

“Menurut kami FDS secara nasional belum siap karena sarana dan prasarananya juga belum siap, guru belum merata, mungkin ada sekolah yang kelebihan guru tapi ada juga yang kekurangan guru. Ada guru yang harus mengajar dua rombel sedangkan yang rombel pertama saja belum selesai,” paparnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengatakan, jika ada kegiatan ekskul harus melibatkan guru yang notabene guru kelas. Begitu juga dengan kondisi siswa yang dinilainya sangat bermacam-macam.

“Siswa ini macam-macam, ada yang ditugaskan untuk bersekolah saja namun ada juga yang ditugasin, jaga ternak, ke sawah dan  mencari uang untuk membantu orang tuanya, bagaimana mereka harus sekolah sampai sore. Jakarta juga nggak sanggup,” katanya.

Dari segi sosial, Anggota DPR RI Dapil Depok-Bekasi itu mengatakan, anak-anak yang biasa bermain atau mengaji bareng di lingkungan setelah pulang sekolah akan mengalami perubahan.

“Pak Menteri harus mengkaji itu, kami memang belum ketemu karena lagi reses. Nanti ketika masuk pada tanggal 16 kami akan panggil, nanti menteri suruh jelasin, memang belum dipanggil baru di media saja,” terangnya.

Nuroji mengatakan, bahwa Mendikbud telah mengakui jika banyak yang menolak FDS maka akan dibatalkan oleh pihaknya (menteri,red).

“Makanya seorang menteri itu jangan membuat steatmen sembarangan,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here