Dinas PU Tak Bisa Dipecah

241
T Farida Rachmayanti

Margonda | Jurnal Depok
Pansus III DPRD Kota Depok yang membahas Raperda tentang perangkat daerah kembali berkonsultasi. Kali ini yang mereka mintai pendapatnya adalah Kementrian Pekerjaan Umum (PU).

Ketua Pansus III, Tengku Farida Rachmayanti mengatakan pihaknya menyampaikan keinginan dari Dinas terkait untuk memecah dinas tersebut menjadi dua bagian.

“Saat ini ada perbedaan perhitungan type dinas dan hasilnya untuk sementara harus mengikuti perhitungan teknis untuk skor yang dilakukan kementrian,” ujarnya.

Ia mengungkapkan dari hasil kesimpulan sementara Dinas PU tidak dapat dibagi dua, pihaknya saat ini masih menunggu peraturan menteri terkait struktur organisasi.

“Paling tidak nanti bisa menjadi konsideran terhadap kekhawatiran beban kerja yang bertambah, seperti masalah urusan tata bangunan,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan untuk sementara, Kementrian memberikan usulan tentang Format Unit Pelaksana Tugas (UPT)  untuk mengakali beban dinas tidak terlalu berat.

“Sambil menunggu permen PU , kami akan lanjutkan pembahasan akhir di Pansus,” paparnya.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo meyakini Pansus III dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu beberapa waktu itu. Dirinya menargetkan di akhir Raperda akan rampung dibahas.

“Pansus masih dalam proses pembahasan, saat ini kunjungan ke kementrian terkait masih dilakukan,” ucapnya.

Ia menerangkan setelah pembahasan di kementrian terkait mekanisme selanjutnya  akan ada pembahasan akhir dan berikut persetujuan melalui Paripurna.

“Kemudian baru persetujuan melalui paripurna dan selanjutnya dibawa ke provinsi, minggu depan pembahasannya diperkirakan selesai,” tandasnya.farida

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here