Pemkot Ancam Stop Transmart

199

Kota Kembang | Jurnal Depok

Pemerintah Kota Depok mengancam akan melakukan penyetopan terhadap proyek pusat perbelanjaan Tranmart Dewi Sartika. Hal itu ditegaskan langsung oleh Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna.

“Ada kemungkinan kami stop, harus tegas. Pengembang yang tek berizin harus ditindak tegas, kami tidak toreril itu, salah satunya yang di Depok Lama (Transmart,red) untuk dihentikan pembangunannya,” ujar Pradi kepada Jurnal Depok, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah kota telah sepakat untuk tidak lagi memberi izin pendirian mini market di Kota Depok.

“Kami bersama dinas terkait akan mengecek langsung keberadaan Transmart yang ada di wilayah rawan banjir itu,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pemerintah kota telah mengeluarkan Perwa terkait mini market. Dari itu ia meminta kepada para pengusaha untuk menyepakati Perwa tersebut.

“Karena kami mengharapkan pengembangan potensi lokal, tidak hanya kepada pengusaha besar atau lainnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo secara tegas meminta pemilik dan pemerintah untuk menghentikan pembangunan pusat perbelanjaan Transmart Dewi Sartika. Pasalnya, hingga saat ini pembangunan pusat perbelanjaan itu tidak memiliki izin apapun.

“Harus distop, dampak lingkungannya harus diperhatikan, di sana banjir, tidak ada Transmart saja banjir. Apalagi rencana pembangunan sampai tiga lantai ke atas, tidak ada izin sama sekali baik IMB maupun Amdal Lalin,” tegas Hendrik kepada wartawan, Kamis (4/8).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Depok, Mazhab HM. Setelah Komisi C melakukan inspeksi mendadak (Sidak) Rabu (3/8), semakin kuat keyakinannya untuk menghentikan pembangunan Transmart.

“Belum ada izin apapun, harus distop kegiatan pembangunan di sana,” tandasnya.

Dikatakannya, pada awalnya Komisi C datang ke Transmart tak lain ingin melihat konstruksi bangunan apakah sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah atau belum. Pasalnya, di lokasi tersebut belum layak dibangun pusat perbelanjaan besar.

“Namun setelah kami turun ke lapangan, nyatanya belum ada satu rekomendasi pun yang terbit dari pemerintah kota. Sangat aneh bagi kami kenapa itu masih berjalan,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here