Panitia Mukota Kadin Digugat

283

Margonda | Jurnal Depok

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Depok, CV Indoalkar yang aktif sejak 2002 melayangkan surat gugatan kepada panitia penyelenggara dan SC Mukota IV Kadin. Surat gugatan tersebut juga ditembuskan ke Kadin Jawa Barat.

Hasil penelusuran, gugatan dilakukan karena Indoalkar Jaya merasa dihilangkan hak perusahaannya sebagai Anggota Kadin untuk mengusung calon ketua.

Direktur Indoalkar Jaya, Sofyan Panggabean mengatakan bahwa perusahaannya sebagai Anggota Kadin berhak mengusung wakil perusahaan untuk menjadi calon Ketua Kadin.

“Hal itu sebagaimana dituangkan dalam AD ART Kadin, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kadin, Keputusan Presiden dan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Mukota, Pasal Pencalonan Ketua,” ujar Sofyan, kemarin.

Ia menambahkan, panitia Mukota ke IV Kadin Depok dianggap menyembunyikan fakta dan menambahkan persyaratan yang ditujukan untuk menjegal dan menghilangkan haknya sebagai anggota untuk mencalonkan diri.

“Dalam persyaratan yang dirilis panitia disebutkan, bahwa calon ketua pernah menjadi pengurus Kadin selama satu periode penuh. Padahal, dalam konstitusi Kadin dituangkan bahwa calon ketua berpengalaman dalam kepengurusan Kadin dan atau asosiasi/himpunan. Pasal ini yang dipotong redaksinya. Artinya tidak mesti pernah menjadi pengurus Kadin,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam peraturan organisasi juga disebutkan, bahwa anggota Kadin baik itu CV atau PT berhak mencalonkan direktur atau komisaris yang tertuang dalam akte perusahaan sebagai ketua Kadin.

“Artinya, kalau selama ini ada bakal calon yang diisukan tidak memenuhi persyaratan karena bukan pengurus Kadin dan tidak punya KTA itu salah kaprah,” tegasnya.

Selain itu, Sofyan menyayangkan panitia yang cenderung tidak fair dan tidak terbuka. Ia juga mengajak panitia untuk menggelar data dan fakta sesuai AD ART, UU RI, KepPres dan Peraturan Organisasi Kadin.

“Persyaratan tambahan yang bersifat lokal boleh, asalkan tidak menghilangkan bahkan menjegal hak anggota untuk mencalonkan diri,” terangnya.

Dengan kondisi Kadin Depok yang perlu banyak pembenahan, ia menilai mestinya panitia atau pengurus mau membuka diri dan fair dalam pemilihan Ketua Kadin.

“Ini semua untuk perbaikan Kadin ke depan. Jangan sampai karena kepentingan tertentu, AD ART dan aturan-aturan organisasi diabaikan,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here