DPRD Sosialisasikan Tarif RSUD

219

Bojongsari | Jurnal Depok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2015 tentang tariff pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) disosialisasikan. Sosialisasi itu juga menggandeng pihak RSUD dan Kecamatan Bojongsari.

Sekretaris Komisi D DPRD Depok, Hj Qonita Luthfiyah mengatakan bahwa pihaknya merasa perlu untuk melakukan sosialisasi Perda tersebut. Dikatakannya, bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari kontrol dan pengawasan anggota dewan.

“Kami berharap sosialisasi semacam ini betul-betul maksimal dan efektif, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat disampaikan pula ke masyarakat,” ujar Qonita kepada Jurnal Depok, Jumat (5/8).

Ia menambahkan, bahwa sosialisasi tersebut juga untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat secara utuh. Hadir pula Anggota DPRD Depok lainnya Mad Arif dan Ervan Teladan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD Depok, H Iing Hilman. Iing menjelaskan, sebelumnya yang digunakan oleh pemerintah terhadap RSUD bukanlah tariff melainkan retribusi.

“Kalau retribusi keuangannya dikelola oleh pemkot sementara tariff keuangannya dikelola oleh internal rumah sakit. Bedanya, jika masih menggunakan retribusi pelayanan di rumah sakit ketika obat habis harus menunggu APBD berikutnya. Sedangkan jika sudah menggunakan tariff (BLUD,red) kapanpun obat habis itu bisa dibeli, tetap pengawasannya melekat,” tandasnya.

Di sela-sela acagra Direktur RSUD Kota Depok, Dewi Damayanti mengatakan sosialisasi tersebut khusus kelas III karena telah di Perda kan. Acara tersebut, kata dia, difasilitasi oleh dewan karena Perda itu disahkan oleh dewan.

“Karena sudah BLUD maka bentuknya tariff bukan retribusi lagi. Kami sampaikan tentang tariff di RSUD juga yang terpenting pelayanan apa yang sudah kami bisa berikan,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa untuk tariff rawat inap di kelas III tidak ada kenaikan dari tahun 2011 hingga saat ini, dengan kata lain masih di angka Rp 50 ribu per hari.

“Di Perda itu hanya memasukan tindakkan yang sebelumnya tidak bisa dikerjakan dan kini bisa dikerjakan, seperti dahulu kami tidak memiliki dokter kulit saat ini sudah ada. Perubahan pelayanan kami mulai masukan juga seperti tariff ICU, operasi bedah syaraf dan lainnya,” paparnya.

Camat Bojongsari, Marjaya menyambut baik dengan adanya sosialisasi yang diberikan langsung kepada RT, RW, LPM, lurah, karang taruna, kader dan masyarakat umum. Dirinya berharap mereka nantinya dapat meneruskan informasi itu kepada masyarakat.

“Masyarakat kami banyak yang belum tahu, sehingga dengan sosialisasi yang menghadirkan anggota dewan dan RSUD nantinya masyarakat akan tahu. Jangan cukup sampai di sini, mereka harus meneruskannya kepada masyarakat,” jelasnya.

Terakhir Marjaya berpesan kepada masyarakat untuk dapat mengurus admistrasi kesehatan.

“Jangan sudah sakit baru memproses, urus dari sekarang. Kami berharap sosialisasi ini sampai hingga ke akar rumput dalam arti masyarakat harus tahu bahwa kesehatan itu penting,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here