Benang Kusut PPDB

250

Kota Kembang | Jurnal Depok

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok berjalan sedikit tegang, hal itu bermula ketika Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo membuka rapat dengan memberi beberapa catatan di antaranya kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dalam kesempatan itu, Hendrik meminta kepada Pemerintah Kota Depok dalam hal ini walikota untuk mencarikan solusi bagi para calon siswa yang hingga kini belum diterima di sekolah negeri maupun swasta.

“Sekarang tinggal bagaimana Pak Wali mencari solusi, kami yakin pemerintah melalui Pak Walikota tidak tinggal diam, karena hasil hitung-hitungan masih ada sekitar 1.000 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Hendrik usai memimpin Rapat Paripurna DPRD, Kamis (4/8).

Dikatakannya, saat ini bukan lagi persoalan titip menitip, namun lebih kepada persoalan siswa yang hingga kini belum sekolah untuk dicarikan solusinya.

“Kalau itu (penambahan rombel,red) bisa dijadikan solusi ya silahkan lakukan itu, atau harus masuk ke swasta dengan biaya pemerintah silahkan. Tapi tetap keputusan ada di Pak Wali,” paparnya.

Pernyataan tersebut dikatakan Hendrik bukan suatu bentuk intervensi terhadap pemerintah dalam hal ini walikota. Nmaun begitu, kata dia, hal itu dilakukan di mana DPRD salah satu fungsinya melakukan pengawasan.

“Fungsi pengawasan kami bagaimana anak-anak ini tidak terlantar, bukan intervensi. Kalaupun anggota dewan, ormas, wartawan, LSM membawa anak-anak untuk masuk sekolah itu bagian dari kepedulian, sah-sah saja yang penting tidak ada bayaran, kalau yang dibayar itu yang salah,” tegasnya.

Menanggapi hal itu Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan DPRD kalau tidak boleh ada siswa yang tidak sekolah. Dikatakannya, pihaknya belum memiliki data konkret berapa banyak jumlah siswa yang hingga kini masih belum bisa masuk sekolah.

“Hari ini (kemarin,red) kami akan berdiskusi dengan Pak Walikota seperti apa. Karena memang ketentuan yang sudah diberikan adalah bahwa kami sepakat dengan pakta integritas, tidak menerima siswa-siswi melalui jalur titipan,” tanggapnya.

Dikatakannya, siswa yang saat ini belum masuk sekolah merupakan korban. Di mana di sekolah swasta sudah tidak diterima dan di negeri sudah tidak mungkin akhirnya mereka tidak sekolah.

“Sampai saat ini masih sumir, betul tidak (titipan,red) dari dewan, LSM atau apa, karena kami tidak memiliki bukti dan data konkret,” terangnya.

Pradi menegaskan, jika kurang lebih 1.000 siswa yang kini belum bersekolah maka nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah untuk sekolah di sekolah swasta dengan cara memberikan subsidi.

“Masuk sekolah swasta dan dibiayai oleh pemerintah, itu bisa. Tapi dengan catatan jangan bohong, nanti ada orang mampu ngaku susah,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here