100 Mini Market Tak Berijin

236

Margonda | Jurnal Depok
Sebanyak 100 minimarket yang berada di wilayah Depok tidak memiliki ijin. Atas dasar itu mulai tahun ini Pemkot Depok melarang adanya pembangunan minimarket dan pusat perbelanjaan di Kota Depok.

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna memaparkan empat kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Beji, Sukmajaya, Cinere, dan Cimanggis. “Keempat wilayah itu sudah melebihi batas jumlah mini market. Apalagi, Depok punya PR untuk menertibkan yang belum berizin itu,” ujarnya kemarin.

Selain itu, pemerintah juga akan mengambil langkah tegas terhadap pembangunan Trans Mart yang belum mengantong Amdal Lalu Lintas. “Kami minta untuk menghentikan sementara pembangunannya sampai semua izin dipenuhi,” tambahnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok Farida Rachmayanti mengatakan larangan pembangunan mini market dan pusat perbelanjaan tersebut ada di Rencana Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang. Pembatasan pasar modern di empat kecamatan untuk mengembangkan kegiatan usaha kerakyatan di Depok.

“Namun bagi mini market berbasis kerakyatan seperti koperasi pembangunannya tidak dilarang,” tuturnya.

Dirinya memaparkan Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 35 Tahun 2012 tentang Zonasi pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pendirian minimarket dilakukan berdasarkan kepadatan penduduk. Untuk setiap 5.000 jiwa, bisa didirikan satu minimarket. Aturan di Depok tidak menggunakan jarak.

Politisi Partai PKS itu  menambahkan setelah Perda RDTR disahkan Gubernur Provinsi Jawa Barat, apa pun alasannya, di empat kecamatan tersebut sudah tidak boleh dibangun toko modern. Menurutnya peran pemerintah  harus mendorong usaha kecil untuk memperbaiki manajemen mereka.

Dia mengatakan aturan tersebut akan meningkatkan usaha kecil warga Depok agar bisa lebih berkembang. “Bahkan ada aturan juga setiap membangun perumahan harus menyediakan tempat untuk UMKM jualan,” kata Farida.

Saat ini ada 430 minimarket yang tersebar di 11 kecamatan di Depok. Untuk toko modern di luar minimarket skala pelayanan perizinan pembukaan minimal satu berbanding 6.000 penduduk. Pemerintahtidak mengizinkan minimarket berada di gang lingkungan. Pembatasan ini dilakukan agar usaha kecil, seperti warung kelontong milik warga bisa bersaing.

Sementara itu Kabid Perdagangan Disperindag Kota Depok Martinho menjelaskan Pasal 55 Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan mengatur jam operasional. Jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket ditetapkan Senin-Jumat 10.00-22.00 WIB. “Sedangkan Sabtu-Minggu sampai pukul 23.00 WIB. Untuk minimarket ditetapkan 08.00-22.00 WIB,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here