Transmart Baru Urus Izin

332

Margonda | Jurnal Depok

Pusat perbelanjaan Transmart Dewi Sartika yang kini mulai dilakukan pembangunannya ternyata baru mengurus perizinan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok, Yudi Suparyadi.

“Mereka baru mengajukan, kalau tidak salah hari ini (kemarin,red). Kami belum bisa mengeluarkan rekomendasi apapun karena belum kami cek kelengkapannya,” ujar Yudi kepada Jurnal Depok, Selasa (2/8).

Ia menambahkan, saat ini Transmart yang berada di Jalan Dewi Sartika belum dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk mendapatkannya, kata dia, maka pihak Transmart harus melalui rekomendasi dinas untuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), seperti lalu lintas, lingkungan dan pemadam kebakaran.

“Saat ini baru mengajukan persetujuan prinsip. Memang awalnya adalah bekas supermarket (Carefour,red), tetapi harus mengurus izin yang baru,” paparnya.

Mantan Camat Bojongsari itu menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Transmart. Hal tersebut dikarenakan harus mendapat beberapa rekomendasi yang saat ini sedang dalam proses, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Lalu Lintas, Pemadam kebakaran, Lingkungan, banjir dan lainnya.

“‘Harus ada rekomendasi dari beberapa dinas terkait, baru bisa keluar IMB nya,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan IMB tergantung dari kelengkapan dokumen yang dimiliki.

“Cepat atau tidaknya tergantung apakah sudah terpenuhi seluruh persyaratannya,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, Jalan Dewi Sartika merupakan rawan kemacetan lalu lintas, sesuai dengan Amdal Lalin yang dibutuhkan, maka lokasi tersebut harus membuat cekungan di depan pertokoan tersebut.

“Itu nanti menjadi pegangan kami, ketika IMB mau keluar, harus membuat cekungan, karena setelah operasional pasti ada angkot yang berhenti atau ngetem di sana, jelas itu akan menambah macet kalau tidak dibuat cekungan,” tukasnya.

Tak hanya itu, Yudi juga mengimbau kepada siapa saja yang mau berinvestasi di Depok, agar melaksanakan kewajibannya dengan melalui tahapan-tahapan proses perizinan yang harus ditempuh.

“Jika masyarakat dan investor memiliki kesadaran untuk memperoleh perizinan dan mengurusnya sesuai dengan aturan, maka dampaknya kepada bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok, dan itu akan berdampak pula pada percepatan pembangunan di Kota Depok,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here