Perda Retribusi Sampah Dinilai Tak Adil

340

Margonda | Jurnal Depok
Peraturan Daerah (Perda) sampah yang mengatur tentang retribusi sampah, dinilai sebagian orang tidak adil. Perda tersebut baru ditetapkan pada 2016. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Babai Suhaimi perda tersebut harus direvisi pemerintah.

“Salah satu pasal di perda tersebut menghapuskan reribusi kepada masyarakat, tetapi kenyataannya pelayanan dari pemerintah tidak  adil kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan ketidakadilan tersebut tercermin di beberapa daerah perumahan  yang ada di Kota Depok, petugas sampah mengambil sampah-sampah mereka. Namun menurutnya kenyataannya di lapangan, sampah-sampah-sampah masyarakat miskin tidak diambil secara gratis, mereka masih harus membayar retribusi.

“Tidak hanya itu, di beberapa perumahan diberi bak sampah anorganik dan organik untuk memilah sampah mereka. Tapi ditempat lainnya tidak diberikan, ini kan bentuk ketidakadilan dari pemerintah,” tegasnya.

Ia menuturkan perda sampah ini juga mematikan rejeki supir dan kenek sampah yang mendapat penghasilan tambahan dari mengambil  sampah di daerah perumahan.

“Pendapatan mereka sudah sangat minim. Dengan mendapat tambahan, ekonomi mereka sedikit terbantu, tetapi ketika ada peraturan ini mereka kembali susah,” ucap Babai.

Dia mengungkapkan sebelum menghasilkan kebijakan pemerintah harusnya mengetahui dampak yang akan terjadi dan betul-betul mengawasi implementasi dari kebijakan yang telah ada.

“Jangan jauh-jauh di daerah saya sendiri di Cipayung, masyarakatnya masih harus membayar retribusi sampah,” ungkapnya.

Dia mengatakan untuk untuk merevisi perda sampah hal tersebut akanndibicarakan ke fraksi. Melalui fraksi dirinya berharap hal ini dapat dibenahi.

“Di fraksi Golkar nantinya akan dibicarakan. Saya meminta kepada ketua fraksi agar membahas ini sesegera mungkin agar menjadi usulan dari partaianya,” pungkasnya.nNur Komalasari

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here