Imbauan untuk PNS Pengikut Pandawa

316
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Pasca Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok mengeluarkan fatwa haram terhadap Koperasi Pandawa Group, Walikota Depok, Mohammad Idris turut memberikan imbauan kepada anak buahnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait hal tersebut.

“Imbauan baiknya selaku PNS yang memang di bawah kepemimpinan saya dan ini adalah arahan-arahan agama, kami ingin mewujudkan Kota Depok yang religius, itu sebaiknya dicarikan media dan fasilitas lain yang keuntungannya lebih aman, nyaman dan ada pertanggungjawaban kehalalan nya,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Kamis (21/7).

Meskipun belum mendata berapa banyak PNS Depok yang ikut Koperasi Pandawa Group, namun Idris tetap mengeluarkan imbauan tersebut, meskipun hal itu dilakukan oleh pribadi PNS.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Fatwa MUI Kota Depok sesungguhnya untuk memberikan arahan dan bimbingan. Secara pribadi, kata dia, hak itu tidak mengikat. Namun secara moral bagi ummat Islam itu tentu mengikat.

“Sah dalam prespektif pergaulan kemanuasiaan, tapi kalau dalam keagamaan secara moral dan komitmen keagamaan ini merupakan nilai catatan bagi kami. Kami belum kantongi berapa banyak PNS yang ikut,” paparnya.

Sementara itu Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Depok, KH Encep Hidayat mengatakan fungsi fatwa itu memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh ummat. Yang melatarbelakangi fatwa itu apa yang menjadi pertanyan ummat.

“Jadi supaya Depok ini lebih religius dan berharap segala sesuatunya religius sesuai syariat,” tandasnya.

Encep yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Kecamatan Bojongsari mengungkapkan, ketika masih ada masyarakat yang ikut dalam Koperasi Pandawa Goroup, maka hal itu bukan menjadi urusan MUI lagi.

“MUI hanya sebatas menyampaikan informasi bahwa praktik tersebut adalah konvensional, tidak sesuai syariat, maka dari itu kami katakana itu haram. Jadi, MUI hanya sekedar memberikan informasi pencerdadsan dan pencerahan setelah itu tergantung kepada mereka,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa fatwa tersebut secara tidak langsung memberikan imbauan sudah tidak sesuai dengan syariat.

“Ke depan, mudah-mudahan Depok lebih bagus dan Depok lebih sesuai dengan syariat, kegiatan ekonomi ummat juga dipandu sesuai dengan syariat,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here