8 Perda Belum Dicabut

315
Walikota-Depok-Mohammad-Idris-saat-menghadiri-media-gathering

Sukmajaya | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris menegaskan hingga saat ini belum ada peraturan daerah (Perda) Kota Depok yang diabut oleh pemerintah pusat. Hal tersebut ditegaskan Idris di sela-sela acara media gathering dan buka puasa bersama malam tadi di salah satu rumah makan di kawasan Depok.

“Kami bilang nggak bisa di dalam pemerintah ujug-ujug seperti itu, dalam pemerintah otonomi kita harus melihat dan diajak bicara, biasanya seperti itu kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut daerah,” ujarnya, Senin (27/6).

Ia menambahkan, bahwa hingga saat ini pemerintah kota belum diundang dan hanya baru sebatas mengumpulkan perda-perda yang ada di kota serta perwal apa yang telah dikeluarkan dan telah diserahkan.

“Kami nggak tahu yang dicabut di antaranya Perda IMB, belum diajak bicara, ujug-ujug berita itu muncul. Ketika kami klarifikasi bahwa ada semacam keslahan teknis dari mereka, dan kami pertanyakan kenapa ini sampai muncul dalam berita, seharusnya tidak boleh karena ini etika pemerintah, paling tidak sudah setengah jalan baru ada kebijakan, ini belum ada sama sekali,” paparnya.

Dikatakannya, Kota Depok yang tidak memiliki kekayan alam dan retribusi IMB akan dihapus ini sebuah permasalahan besar bagi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pembangunan akan stag.

“Pandangan kami, kami akan ngotot. Namun jika itu sudah merupakan instruksi kami akan lakukan itu dan kami akan berupaya keras untuk bisa bagaimana pembangunan di Depok tetap berjalan dan kami akan upayakan itu, namun kalau belum apa-apa didelete kami tidak ridho,” terangnya.

Idris berharap, pihaknya diajak bicara terlebih dahulu sebelum perda tersebut dicabut. Namun begitu, pihaknya berbaik sangka kepada pemerintah pusat bahwa mereka tidak melakukan itu sebelum dilakukan langkah-langkah yang prosedural. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here