LPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Disetujui

405
Wakil Ketua DPRD ketika menandatangani persetujuan LPJ tahun anggaran 2015

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun 2015. Hal itu tertuang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang mengagendakan persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun 2015.

“Rapat paripurna hari ini (kemarin,red) diselenggarakan atas hasil rapat badan musyawarah pada tanggal 23 Juni 2016, yang menetapkan Jumat, 24 Juni 2016 dilaksanakan rapat paripurna,” ujar Yeti Wulandari, Wakil Ketua DPRD Depok saat memimpin rapat, Jumat (24/6).

Rapat yang diikuti oleh unsur Forkopimda tersebut juga dirangkai dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD Kota Depok tentang persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda Kota Depok tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Depok tahun anggaran 2015 oleh Sekretaris DPRD Kota Depok.

Selain itu, rapat paripurna juga dirangkai dengan penetapan dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Depok tentang persetujuan terhadap Raperda Kota Depok tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Depok tahun anggaran 2015.

Wakil Ketua Badan Anggaran, M Supariyono mengatakan bahwa segala pembahasan dan catatan berkenaan dengan LPJ pelaksanaan APBD Kota Depok tahun 2015 dapat ditindaklanjuti demi terwujudnya Kota Depok yang lebih maju.

“Dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diisyaratkan bahwasanya LPJ merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja Negara,” ungkapnya.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran, lanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dalam sambutannya menyampaikan terimakasaih kepada ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Depok baik yang tergabung dalam Badan Anggaran, Komisi maupun Pansus yang telah marathon dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD tahun 2015.

“Seperti diketahui bahwa proses penyusunan pelaksanaan APBD Kota Depok tahun 2015 telah diawali dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI untuk perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan dari hasil pemeriksaan BPK mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tanggapnya.
Dirinya berharap, prestasi yang diperoleh secara bersama itu dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here