Pemkot Tak Bisa Tagih Retribusi Pajak Mares

302
Mohammad Idris

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Adanya dugaan Apartemen Margonda Residen (Mares) 1 dan 2 yang beralih fungsi menjadi hotel, kini menjadi perhatian serius bagi wakil rakyat di DPRD Kota Depok. Apartemen Mares 1 dan 2 diduga telah menyewakan kamar layaknya hotel dengan tariff Rp 350 ribu per malam.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan terkait indikasi apartemen yang alih fungsi menjadi hotel pihaknya mengaku belum dapat dipungut perpajakannya.

“Hal ini dikarenakan sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah peraturan daerah Kota Depok nomor 7 tahun 2010 tentang pajak daerah, dinyatakan bahwa yang tidak termasuk objek pajak hotel di antaranya jasa sewa apartemen dan kondomunium dan seterusnya,” ujar Idris, kemarin.

Tak hanya itu, lanjutnya, terkait PSU Margonda Residen, Pemerintah Kota Depok akan melakukan langkah-langkah riil dalam hal penyerahan PSU tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok, Hamzah mengungkapkan izin yang dilayangkan pihak Mares adalah apartemen tapi kenapa belakangan fungsinya berubah menjadi hotel, dengan disewakannya beberapa kamar perhari.

“Kalau hotel dikenakan pajak, tapi Margonda Residence izinnya apartemen bukan hotel,” jelasnya.

Ia menuturkan di sini harus ada ketegasan dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait pelanggaran yang dilakukan pihak Mares 1 dan 2, dengan menyewakan beberapa kamar yang ada.

“Pemerintah jangan mau dianggap remeh sama pengelola, harus bertindak tegas,” tegasnya.

Dia menegaskan, disewakannya kamar di Apartemen Mares 1 dan 2, menjadi beberapa bentuk pelanggaran pihak Mares setelah mengenyampingkan tingkat keselamatan (kebakaran) dengan kecilnya akses jalan masuk mobil pemadam dan fasos fasum.

Menurutnya tak hanya itu, pelanggaran yang dilakukan Apartemen Mares 1 dan 2 cukup banyak. Mulai dari manejemen keselamatan (kebakaran), fungsi dari apartemen, hingga kepada fasos fasum.

Bila dilihat lagi, kata dia, semua sudah jelas dalam Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Siatem Proteksi Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2009 tentang Manejemen Keselamatan Kebakaran Bangunan Kawasan Perkotaan. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here