‘Silpa Bukan Warisan’

407
Igun Sumarno

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H Igun Sumarno mengaku keberatan jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.051.349.033.219,48 dikatakan warisan walikota sebelumnya yakni Nur Mahmudi Isma’il.

“Meskipun penganggarannya di 2015 lalu, namun itu bukan warisan. Bagaimanapun terjadinya Silpa itu tidak berarti secara praktis mengatakan bahwa itu adalah warisan, bahaya nanti, baik pemerintahan yang dulu maupun sekarang,” tandasnya.

Yang jelas, lanjutnya, dapat dilihat silpa itu adanya di OPD apa?. Pasalnya dengan waktu yang mepet dan ada beberapa gagal lelang dan lainnya menjadi salah satu faktor silpa tahun 2015 membengkak.

“Kami tidak sepakat kalau itu warisan, betul penganggarannya pada saat zaman Pak Nur Mahmudi. Masalah terjadinya Silpa di tahun ini yaitu tadi, mekanismenya yang ditempuh mungkin saja pada saat gagal lelang,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa terjadinya gagal lelang merupakan salah satu sikap kehati-hatian OPD dalam menjalankan tugasnya.

“Jadi nggak sembarangan, kalau memang sudah siap dilelang namun perusahaan atau kontraktornya kurang bagus maka OPD juga tidak akan berani,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kota Depok dalam pandangan umum fraksi-fraksi memberikan beberapa catatan terhadap kinerja pemerintah kota yang berdampak pada melambungnya Silpa APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.051.349.033.219,48,- (Satu Trilyun, Lima Puluh Satu Milyar, Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta, Tiga Puluh Tiga Ribu, Dua Ratus Sembilan Belas, Koma Empat Puluh Delapan Rupiah).

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan bila angka-angka terebut asbabnya dari penghematan, tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan. Tapi bila asbabnya dari gagalnya program-program tertentu, hal tersebut sangat menyedihkan,” ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Depok, Hj Qonita Luthfiyah.

Ia menambahkan, bahwa sesungguhnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selalu mendorong sebanyak-banyaknya Silpa, dengan catatan Silpa tersebut bersumber dari penghematan, bukan karena kegagalan program-program.

“Silpa Rp 1 trilyun lebih di Tahun Anggran 2015 berdampak pada tertundanya percepatan pembangunan. Dengan Silpa sebesar itu program prioritas yang diamanatkan RPJMD menjadi tidak tercapai,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here