‘Parpol Pengusung Jangan Baper’

261
Suasana-kampanye-terbuka-yang-dilakukan-oleh-pasangan-calon-walikota-wakil-walikota-Depok-Mohammad-Idris-Pradi-Supriatna-beberapa-waktu-lalu

Cipayung | jurnaldepok.id
Mantan calon wakil walikota Depok, Babai Suhaimi turut mengomentari kegaduhan hubungan walikota-wakil walikota serta partai pengusung yang belakangan diisukan mengalami kerenggangan. Babai secara tegas meminta partai pengusung agar tidak membawa perasaan (Baper) dalam berpolitik.

“Terlalu dini mengatakan Pak Idris meninggalkan partai pengusung. Seorang wakil walikota harus sadar kewenangannya tidak ada. Ada, apabila terjadi kekosongan walikota. Jangan Baper (Bawa Perasaan,red),” ujarnya, kemarin.

Babai yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar mengatakan, partai pengusung tidak semestinya membuat pusing walikota. Pasalnya, kata dia, partai tidak berhak mengatur atau mendikte.

“Jika mengkritik tidak diterima pimpinan daerah, bukan berarti meninggalkan. Karena yang memenangkan seorang kepala daerah bukan hanya partai. Partai hanya sebagai kereta, tetapi ada pihak lain yang ikut serta seperti tim pemenangan yang independen, mereka punya hak yang sama memberikan masukan politik,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, ada mekanisme yang dapat ditempuh partai, jadi partai tidak usah merasa ditinggalkan. Cara lain tersebut adalah partai memiliki kekuatan fraksi.

“Ada mekanisme yang bisa dilakukan di legislatif, komunikasinya bisa di sana. Bila memang kebijakan tidak disetujui, bisa saja menolak, tidak menerima. Jangan galau, tapi kami yakin dan percaya sekarang ini baru, jadi nggak mungkin semua terakomodir (walikota,red),”jelasnya.

Babai yang baru terpilih kembali sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok minggu lalu mengatakan, sesungguhnya yang harus berpikir jangan PKS. Untuk itu, kata dia, jangan menuntut PKS berubah. Tetapi partai lain yang harus memahami.

“Kalau Golkar enjoy saja. Kami partai yang siap dan selalu siap diajak kemanapun. Karena itu, Partai Golkar siap mendukung pemerintahan Idris-Pradi,”terangnya.

Golkar, dikatakannya, baru akan memberikan sikap, jika memang walikota sudah melakukan mutasi dan promosi jabatan. Lalu orang-orang yang berada di posisi jabatan tidak benar atau melanggar Undang-Undang. Maka Golkar akan mengkritik hasil dari kebijakan tersebut.

“Jadi belum apa-apa sudah bicara salah, itu yang nggak benar. Walikota punya kewenangan bukan hak preogratif yang dilindungi UU, untuk menetapkan dan memutuskan di jajaran eksekutif, punya kewenangan penuh. Seorang walikota dan gubernur tidak punyak hak preogratif hanya punya kewenangan menetapkan,”pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here