Laporkan Kecurangan, Kursi PKS Diduga ‘Dicuri’

Suasana sidang dugaan pelanggaran pemilu 2019 yang digelar di Sentra Gakkumdu Jawa Barat

Margonda | jurnaldepok.id
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan gugatan terkait dugaan penggelembungan suara DPR RI Dapil Jabar 7 di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemarin, Selasa (14/5) sidang dugaan pelanggaran pemilu 2019 terkait hal tersebut digelar di Sentra Gakkumdu Jawa Barat. PKS meyakini gugatan akan dikabulkan oleh majelis dan kursi ke-10 DPR Jabar 7 akan kembali ke tangan PKS.

Hadir pelapor dan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dengan terlapor KPUD Kabupaten Bekasi. Sayangnya, Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai pihak terkait tidak hadir dalam sidang yang berlangsung di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Jalan Turangga Bandung.
Sidang cepat itu berlangsung marathon sejak pukul 14.30 sampai dengan 23.00 WIB. Sidang diskors untuk buka puasa dan sholat maghrib.

Selepas sidang, pelapor didampingi kuasa hukum menyatakan optimis bahwa permohonannya akan dikabulkan oleh majelis hakim.

“Kami menyampaikan kronologi dengan jelas, menyangkut rekapitulasi suara DPR-RI yang terjadi di Kecamatan Tambun Selatan,” ujar Budi Purwanto pada awak media, kemarin.

Budi menjelaskan, pihaknya membawa barang bukti berupa formulir model C1 dan dokumen rekapitulasi dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dan provinsi.

“Kami juga menghadirkan delapan orang saksi ke persidangan,” tambahnya.

Sidang juga melakukan penyandingan data perolehan suara yang menjadi keberatan pelapor, yaitu penggelembungan suara Partai Nasdem dari 1.430 suara menjadi 7.525 suara. Data yang disandingkan adalah formulir model C1 dengan model DAAI Kelurahan Jatimulya yang bermasalah.

Untuk diketahui, saksi PKS Kabupaten Bekasi melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Jabar karena keberatan selisih suara tidak ditanggapi secara baik PPK dan KPUD Kabupaten Bekasi.

Rencananya sidang akan dilanjutkan Rabu, 15 Mei 2019 pukul 19.00 dengan agenda pembacaan keputusan majelis.

Ketua Bidang Humas DPW PKS Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengungkapkan, Pasal 532 UU 7/2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda hingga Rp 48 juta.

“Bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan kecurangan akan diancam pidana,” ungkapnya yang juga Anggota DPRD Jaw Barat Dapil Depok-Bekasi.

Sementara itu Anggota Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi mengungkapkan pihak terlapor adalah PPK Tambun Selatan dan KPU Kabupaten Bekasi dengan dugaan pelanggaran admistrasi terkait dugaan penggelembungan suara di Tambun Selatan dan laporan di sampaikan ke Bawaslu Provinsi Jabar.

“Saat ini sedang berlangsung proses penangan dugaan pelanggaran administrasi dengan memanggil KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk mengklarifikasi dan menyandingkan data-data hasil pemungutan yang di laporkan tersebut,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here