Awas Pemilih Siluman Di Pemilu 17 April

ilustrasi

Margonda | jurnaldepok.id
Diberlakukannya surat keterangan (Suket) bagi masyarakat yang belum memiliki e-KTP namun sudah melakukan perekaman untuk menggunakan hak pilihnya, disambut baik oleh partai peserta pemilu. Namun begitu, mereka meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap waspada akan munculnya pemilih siluman.

“Tentu harus diwaspadai pemilih siluman itu, jangan sampai mereka muncul pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Semua pihak baik KPU, Bawaslu maupun partai politik harus mewaspadai adanya pemilih siluman,” ujar Hj Intan Fauzi, Ketua DPP Partai Amanat Nasional kepada Jurnal Depok, Senin (1/4).

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi munculnya pemilih siluman, pihaknya akan merapatkan barisan di internal partai terutama kepada pengurus di tingkat bawah hingga saksi-saksi yang nantinya akan bekerja.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Harian DPC Partai Gerindra Kota Depok, Jamaludin. Jamal mengatakan, meski partainya mengapresiasi pemberlakuan suket, namun di sisi lain juga harus diwaspadai.

“Kami apresiasi dengan diberlakukannya suket, secrea demokrasi negara sudah hadir. Tujuannya tak lain agar masyarakat yang belum memiliki e-KTP bisa memilih. Selain itu agar partsipasi juga meningkat,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan diberlakukannya suket tingkat pengawasan harus dilakukan mulai dari TPS hingga ke KPU. Ia juga meminta peran aktif dari para saksi dan relawan yang akan mengawasi bagaimana KPPS bekerja.

“Perlu digaris bahwahi, suket hanya boleh dipakai bagi masyarakat sesuai alamat tempat tinggal, orang mana-mana tidak bisa menggunakan suket kalau ia tidak berdomisili di TPS tersebut,” tegasnya.

Namun begitu, hal tersebut tetap harus diantisipasi dengan meningkatkan pengawasan khususnya untuk para saksi.

“Saksi-saksi harus jeli. Untuk aparatur pemerintahan juga jangan sembarangan mengeluarkan suket, harus diteliti dan dicermati domisili pemohon suket. Kami yakin penyelenggara di Depok mulai dari KPPS hingga KPU tidak akan main-main, mudah-mudahan mereka dapat bekerja sesuai aturan dan hati yang bersih, tidak ada niat macam-macam,” harapnya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan pemberlakuan suraut keterangan (Suket) dalam pemilihan umum pada 17 April 2019. Dimana MK telah memutuskan, mengabulkan sebagian permohonan uji materi dengan nomor perkara 20/PUU -XVII/ 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menanggapi hal itu Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, KPU di daerah merupakan implementator.

“Atas keputusan MK tersebut kami menunggu surat dan tindak lanjutnya seperti apa dari KPU RI. Sampai saat ini belum ada surat edaran untuk melaksanakan hasil atau keputusan MK tersebut. Tak hanya itu, terkait dengan pemilih tambahan atau pindahan juga belum ada semacam turunannya itu seperti apa,” ujar Nana kepada Jurnal Depok, Minggu (31/3).

Ia menambahkan, pemberlakuan suket tidak serta merta memudahkan pemilih dari mana-mana bisa datang ke Depok untuk menggunakan hak pilihnya. Ditegaskannya, suket diberikan hanya kepada mereka yang telah melakukan perekaman e-KTP namun KTP nya belum jadi.

“Secara otomatis namanya sudah ada di data base dan sudah masuk dalam DPT. Pada saat menggunakan hak pilih membawa C6, selain itu juga membawa e-KTP. Untuk mereka yang e-KTP nya belum jadi namun memiliki suket, itu bisa menggunakan hak pilihnya,” terangnya.

Lalu, sambung Nana, bagaimana jika ada warga yang tidak terdaftar akan tetapi ia memiliki suket?.

“Ini kan perlakuannya sama seperti bagaimana kalau mereka tidak terdaftar tapi sudah memiliki e-KTP, kalau yang e-KTP kan sudah jelas mereka datang ke TPS sesuai alamat yang tertera di KTP nya jam 12.00-13.00WIB. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah merekam dan memilik suket tapi tidak terdaftar, nah kaitan itulah yang juga kami masih tunggu surat edaran atau instruksi lebih lanjut dari KPU RI atas putusan MK tersebut, apakah perlakuannya sama atau seperti apa,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, KPU akan berhati-hati dan cermat dalam mengeluarkan kebijakan. Namun begitu Nana memastikan dalam waktu dekat sudah ada keputusan dari KPU RI.

Berlakunya surat keterangan dipastikan tidak akan mempengaruhi stok surat suara di Kota Depok.

“Jadi itu tidak berpengaruh, versi Disdukcapil Kota Depok ada 20 ribu warga yang belum merekam e-KTP namun sudah masuk DPT. Jadi jangan khawatir. Jika target partisipasi tercapai sami 80 persen, artinya masih ada surat suara 20 persen dan cadangan dua persen. Jadi untuk surat suara tidak ada masalah,” terangnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here