17 April Nyoblos Pakai Suket, Sah!

Nana Shobarna

Margonda | jurnaldepok.id
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan pemberlakuan suraut keterangan (Suket) dalam pemilihan umum pada 17 April 2019. Dimana MK telah memutuskan, mengabulkan sebagian permohonan uji materi dengan nomor perkara 20/PUU -XVII/ 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menanggapi hal itu Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, KPU di daerah merupakan implementator.

“Atas keputusan MK tersebut kami menunggu surat dan tindak lanjutnya seperti apa dari KPU RI. Sampai saat ini belum ada surat edaran untuk melaksanakan hasil atau keputusan MK tersebut. Tak hanya itu, terkait dengan pemilih tambahan atau pindahan juga belum ada semacam turunannya itu seperti apa,” ujar Nana kepada Jurnal Depok, Minggu (31/3).

Ia menambahkan, pemberlakuan suket tidak serta merta memudahkan pemilih dari mana-mana bisa datang ke Depok untuk menggunakan hak pilihnya. Ditegaskannya, suket diberikan hanya kepada mereka yang telah melakukan perekaman e-KTP namun KTP nya belum jadi.

“Secara otomatis namanya sudah ada di data base dan sudah masuk dalam DPT. Pada saat menggunakan hak pilih membawa C6, selain itu juga membawa e-KTP. Untuk mereka yang e-KTP nya belum jadi namun memiliki suket, itu bisa menggunakan hak pilihnya,” terangnya.

Lalu, sambung Nana, bagaimana jika ada warga yang tidak terdaftar akan tetapi ia memiliki suket?.

“Ini kan perlakuannya sama seperti bagaimana kalau mereka tidak terdaftar tapi sudah memiliki e-KTP, kalau yang e-KTP kan sudah jelas mereka datang ke TPS sesuai alamat yang tertera di KTP nya jam 12.00-13.00WIB. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah merekam dan memilik suket tapi tidak terdaftar, nah kaitan itulah yang juga kami masih tunggu surat edaran atau instruksi lebih lanjut dari KPU RI atas putusan MK tersebut, apakah perlakuannya sama atau seperti apa,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, KPU akan berhati-hati dan cermat dalam mengeluarkan kebijakan. Namun begitu Nana memastikan dalam waktu dekat sudah ada keputusan dari KPU RI.

Berlakunya surat keterangan dipastikan tidak akan mempengaruhi stok surat suara di Kota Depok.

“Jadi itu tidak berpengaruh, versi Disdukcapil Kota Depok ada 20 ribu warga yang belum merekam e-KTP namun sudah masuk DPT. Jadi jangan khawatir. Jika target partisipasi tercapai sami 80 persen, artinya masih ada surat suara 20 persen dan cadangan dua persen. Jadi untuk surat suara tidak ada masalah,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, HM Supariyono meminta pemerintah untuk menunda penyelenggaran pemilu pada April esok. Pasalnya, ia melihat masih banyak warga Depok yang hingga kini belum melakukan perekaman e-KTP.

“Kami mendapat laporan ada lebih dari 20 ribu warga Depok yang belum memiliki e-KTP, padahal mereka harusnya sudah memiliki. Ketika tidak memiliki e-KTP, praktis mereka akan kehilangan hak pilihnya,” ujar Supariyono kepada Jurnal Depok, kemarin.

Ia menambahkan, sementara surat keterangan (suket) tidak berlaku untuk pencoblosan. Dari itu ia meminta kepada Disdukcapil Kota Depok untuk segera menyelesaikan 20 ribu orang ini.

“Itu jumlah yang tak sedikit, kalau jumlah 20 ribu itu ada di satu kecamatan maka setara dengan satu kursi,” paparnya.

Ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, HM Munir mengatakan 20 ribu lebih warga Depok bukan tidak bisa memilih, namun belum melakukan perekaman.

“Sudah kami undang seluruhnya untuk melakukan perekaman sampai tanggal 12 April 2019,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here