Kursi Sekda Dilelang, Itu Hoax!

0
103
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris turut menanggapi terkait bereadarnya issue lelang kursi jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Depok.

“Itu hoax, enggak betul. Enggak betul, dusta dan fitnah,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Senin (11/3).

Terkait dengan lelang jabatan untuk posisi Kepala Dinas PUPR dan Dinas Sosial, Idris mengungkapkan sudah mulai dibuka dan sudah ada beberapa yang mulai mendaftar.



“Sudah mulai dibuka pendaftarannya, baru beberapa hari ini. Kami lihat dalam seminggu ini, kan memang batasnya satu minggu,” paparnya.

Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada yang mendaftar atau kurang kuotanya, pihaknya akan melakukan mutasi.

“Kami buka secara open, dalam artian terbuka untuk se Jawa Barat,” terangnya.

Dikatakan Idris, pihaknya telah mendapat arahan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan akan melakukan komunikasi serta konsultasi terkait hal itu.

“Kalau lelang kita dalam tanda petik enggak laku, pernah dilakukan seperti halnya dalam posisi Sekda dulu bisa dilakukan mutasi atau lelang terbatas. Apalagi ini kepala dinas bukan Sekda, ini bisa mutasi dan kira-kira dinas mana yang relatif teman-teman lebih berani untuk ikut lelang tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, H Supian Suri mengatakan untuk lelang jabatan sebelumnya KASN memberlakukan system manual.

“Untuk proses lelang jabatan kami bersurat ke KASN dan mereka mersepon surat dalam bentuk fisik. Saat ini KASN membuat aplikasi system informasi jabatan pimpinan tinggi (Sijapti). Di situ kami menginput dan kami telah lakukan itu,” tandasnya.

Dijelaskanya, untuk mengikuti lelang jabatan posisi Kepala Dinas PUPR dan Dinas Sosial, kini tidak hanya untuk posisi eselon IIIa, namun kepala bidang yang sudah tiga tahun mengabdi dan golongannya sudah IV diperbolehkan untuk mengikuti lelang jabatan itu.

“Jadi peluang dari kabid ke kepala dinas saat ini lebih terbuka, tidak perlu sekdis terlebih dahulu atau posisi kabag dulu. Asalkan secara kapasitas dan penilaian pansel memenuhi syarat dan masuk tiga besar,” jelasnya.

Dirinya berharap, setelah dilaunching pendaftaran akan banyak minat ASN yang mendaftar untuk kedua posisi tersebut. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here