Diduga Pada Takut, Lelang 2 Jabatan Sepi Peminat

0
241
Walikota Depok, Mohammad Idris saat memimpin apel pagi di halaman Balikota Depok

Sawangan | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok telah membuka lelang jabatan untuk posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Dinas Sosial. Namun, dari dua ‘lowongan’itu hingga akhir pekan kemarin belum ada yang mendaftar.

“Sudah diumumkan dan sudah dilelang untuk Dinas Sosial dan PUPR, sampai sekarang laporan ke kami belum ada yang daftar, enggak tahu kenapa,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Jumat (22/2).

Padahal, kata dia, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah mengarahkan dan telah dikeluarkan PP serta Juklak untuk eselon IIIb bisa ikut dalam lelang.



“Artinya Sekcam maupun Kabid bisa ikut kalau sudah dua tahun dalam jabatannya. Contoh Sekcam Bojongsari saat ini, ia belum dua tahun enggak bisa ikut, kalau yang dua tahun bisa,” paparnya.

Ia menambahkan, dalam proses lelang jabatan dilakukan meknisme seperti biasa. Dimana, pihaknya menyiapkan panitia seleksi (Pansel) dan minimal harus diisi empat orang untuk masing-masing dinas yang dilelang.

Nantinya, kata dia, akan diajukan ke KASN dan walikota sebanyak tiga orang untuk dilihat siapa yang kopetensinya lebih memungkinkan.

“Kalau melihat potensi teman-teman eselon IIIa dan IIIb banyak banget yang bisa mengikuti lelang jabatan itu. Namun bisa jadi karena ketakutan dan kekhawatiran, terlebih sekarang kan ada aduan terbuka oleh masyarakat, ketika ada laporan bohong diadukan, missal diadukan ke Polda tanpa bukti segala macam si pengadu tak ada sanksi, ini yang membuat mereka kemungkinan takut,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika sampai akhir masa lelang jabatan (satu bulan) tidak ada yang mendaftar, walikota akan menggeser atau merotasi kepala dinas yang lebih populis bagi mereka.

“Misalnya PUPR tidak ada yang mau, kami akan koordinasi ke KASN agar kami diperbolehkan untuk mutasi. Jadi yang dilelang nanti beda, misalnya perpustakaan atau dinas olahraga yang kami lelang, jadi dinas lain yang kami lelang, boleh begitu,” terangnya.

Hingga saat ini Dinas PUPR dan Dinas Sosial belum ada pejabat atau kepala dinas yang devinitif, melainkan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here