Kena OTT, Lurah Kalibaru Terancam Dipecat

0
337
Pradi Supriatna

Cimanggis | jurnaldepok.id
Kasus operasi tangkap tangan (OTT) dalam pembuatan akta jual beli (AJB) tanah yang melibatkan Lurah Kalibaru, Kecamatan Cilodong, berinisial AH ditanggapi oleh Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna.

Pradi mengungkapkan, bahwa telah ada sanksi ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar sumpah jabatan.

“Ini memang sudah tugas dari aparatur dalam hal ini instansi vertical (kepolisian,red) yang berkaitan dengan hal tersebut. Upaya kami dan kami bertanggungjawab ke dalam terus menyampaikan kepada ASN untuk menghindari hal yang demikian,” ujar Pradi kepada wartawan, Selasa (19/2).



Namun begitu, lanjutnya, dari sekian ribu ASN yang bertugas di Depok tidak seluruhnya satu persatu dapat diawasi. Dari itu, pihaknya bersama inspektorat dan BKPSDM akan melakukan investigasi sejauh mana, karena saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian.

“Apakah nanti ada kerugian yang betul-betul merugikan, atau memang secara admistrasi saja. Kalau secara admistrasi kami berharap bisa dikembalikan ke inspektorat. Sanksinya dicopot dari jabatan atau diturunkan pangkatnya,” paparnya.

Terkait dengan bantuan hukum, Pemerintah Kota Depok nampaknya enggan untuk membantu AH dalam kasus tersebut.

“Belum sampai hari ini, kami lihat dulu hasilnya seperti apa, apakah kasus ini secara admistrasi atau betul-betul masalah pidana, kalau itu (sanksi,red) kan sudah ada Undang-Undang nya,” tukasnya.

Sebelumnya Tim penyidik Polresta Depok masih memeriksa oknum Lurah Kalibaru, Kecamatan Cilodong, berinisial AH yang diamankan karena dugaan Operasi Tangan Tangan (OTT) atau pungutan liar sekitar Rp 5 juta.

“Ya anggota kami masih melakukan pemeriksaan intensif yang bersangkutan,” ujar Kapolresta Depok, Kombes Pol Didik Sugiarto saat ditemui wartawan pada kegiatan Kampanye Milineal Road Safety Riding di kawasan GDC, Kecamatan Sukmajaya, Minggu (17/2).

OTT terhadap AH berawal dari laporan masyarakat pada, Kamis (16/2) yang menduga AH memaksa seseorang untuk memberikan uang karena menjadi saksi dalam akta jual beli (AJB).

“Ketika yang bersangkutan, lurah, menjadi saksi pada akta AJB, jadi yang dilakukan oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB. Kemudian tim kami melakukan penyelidikan dan hari ini tim meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan AH melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12e, UU nomor 20 tahun 2001,” paparnya.

Sebagaimana perubahan dari UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana tersangka menyalahgunakan wewenang memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan dia menandatangani AJB. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here