Berkas NMI Dinilai Polisi Sudah Lengkap

Nur Mahmudi didampingi pengacara usai menjalani pemeriksaan di Mapolresta Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Tim penyidik Polresta Depok menilai bekas kasus dugaan Korupsi Mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Mantan Sekretaris Daerah, Harry Prihanto dinilai sudah lengkap.

“Kami sudah terima berkasnya minggu lalu, menurut penyidik semua sudah dilengkapi untuk petunjuk jaksa sebelumnya tetapi kemudian dikembalikan ke kami lagi,” ujar Kasubag Humas Polresta Depok, Ajun Komisaris Polisi Firdaus, Senin (21/1).

Firdaus mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan komunikasi sehingga bisa dicocokan point apa saja yang harus dipenuhi atau dilengkapi penyidik.

“Sedangkan kami merasa sudah seluruhnya dipenuhi,”katanya.

Dia mengatakan, normatifnya batas pengembalian berkas perkara adalah 14 hari kerja.
Namun ia berjanji, pihaknya bakal secepatnya memenuhi hal itu.

“Menurut kami sudah dipenuhi setelah dilengkapi penyidik kami akan kembalikan. Memang P 19 petunjuk jaksa ini berkaitan dengan teknis penyidikan namun pada prinsipnya kami penuhi berdasarkan petunjuk jaksa,” paparnya.

Firdaus membantah adanya perbedaan persepsi antara penyidik dan jaksa.

“Mungkin enggak seperti itu, kalau menurut kami penyidik ini sudah kami penuhi tapi menurut jaksa masih belum semuanya, makanya ini yang harus dikomunikasikan apa yang belum lengkap terkait materi penyelidikan,” jelasnya.

Firdaus menegaskan, tidak ada yang janggal dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari membeberkan sederat alasan kenapa berkas kedua tersangka selalu di kembalikan ke penyidik Polresta Depok.

“Begini, jadi JPU (Jaksa Penuntut Umum) itu kan mempunyai kewajiban secara hukum sesuai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) harus meneliti berkas. Pada saat pertama kami kan sudah meneliti. Dari berkas pertama itu kami memberikan petunjuk namanya P 19,” ungkapnya minggu lalu.

Selanjutnya, berkas itu dikembalikan ke penyidik agar dilakukan pembenahan dalam waktu 14 hari.

“Setelah segala macam kemudian dikirim ke kami kembali, nah oleh jaksa dilakukan penelitian. Ternyata P 19 kami belum terpenuhi, belum dilengkapi,” ujarnya.

Sufari menjelaskan, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, penyidik mempunya kewajiban untuk melengkapi kembali berkas perkara dengan batas waktu 14 hari.

“Ketika memang mau dilengkapi, maka berkas itu pun harus dikembalikan oleh jaksa ke penyidik. Setelah tiga kali dikembalikan, kemudian kami melakukan penelitian kembali. Ternyata P 19 juga belum dilengkapi. Itu secara prosedur seperti itu,” paparnya.

Ketika dicecar soal materi apa yang harus dilengkapi, Sufari menjelaskan, secara hukum acara, suatu perkara dinyatakan lengkap apabila terpenuhi syarat formil dan materil.
Ketika dua hal itu tidak dipenuhi maka berkas tidak layak dilimpahkan ke pengadilan.

“Syarat formil kami sudah memberikan petunjuk. Syarat materil kami juga sudah memberikan petunjuk,”katanya.

Adapun petunjuk materil itu, lanjut Sufari, adalah perbuatan tersangka harus didukung oleh alat bukti dan barang bukti. Sehingga itu bisa memenuhi unsur. Ketika perbuatan tersangka itu tidak dilengkapi atau tidak didukung oleh alat bukti dan barang bukti, maka secara materil berkas perkara belum dinyatakan lengkap.

“Apa saja hal itu, ya tentu kami serahkan pada penyidik tidak bisa kami sampaikan secara umum. Petunjuk itu kan sudah kami berikan pada penyidik. Secara hukum, kami tidak bisa menyampaikan secara terbuka,”pungkasnya. n CR1-JD

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here