BPN Dminta Jangan Lepas Tangan

0
99
Mediasi yang dilakukan oleh BPN dan pemilik lahan Tol Desari

Limo | jurnaldepok.id
Pernyataan Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Sutanta yang mengatakan lahan berstatus Hak Guna Bangun (HGB) atas nama PT Megapolitan Developments kini sudah dikembalikan menjadi milik negara.

Pernyataan orang nomor satu dijajaran Kantor BPN dinilai bakal menyulut masalah besar pasalnya saat ini banyak lahan berstatus HGB yang sudah diperjual belikan kepada pihak lain dan ada pula lahan HGB yang tumpang tindih dengan lahan warga pemilik Grik Letter C.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, pemilik Girik Letter C 675a atas lahan seluas lebih dari 19 hektar diwilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo, Sunaryo Pranoto mengingatkan kepada BPN agar dapat memilah milah mana lahan HGB yang statusnya akan dikembalikan ke Negara dan mana pula lahan HGB yang harus dikembalikan kepada masyarakat seperti lahan yang tercatat dibuku Letter C Kantor Kelurahan.



“Saat ini Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Jokowi tengah gencar gencarnya melaksanakan program sertifikasi tanah secara gratis, ini mengindikaskan keberpihakan pemerintah pusat membela hak warga. Untuk itu hal ini harus menjadi acuan bagi para pejabat diwilayah termasuk petinggi BPN dalam mempermudah pelayanan terkait hak rakyat atas tanah termasuk kasus uang konsinyasi atas pembayaran tanah kami seluas 4,8 hektar yang terkena Tol Desari juga harus diberikan kepada kami selaku pemilik girik, karena jika Pemerintah sudah memutuskan tidak ada lagi hubungan dengan Megapolitan maka secara otomatis Megapolitan tidak berhak untuk menerima pembayaran lahan itu, ” ujar Sunaryo.

Dia menjelaskan, untuk lahan Girik 675a merupakan lahan yang diperoleh dari masyarakat melalui proses jual beli, itu artinya kata dia lahan Girik letter C 675a itu statusnya dapat ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik karena diperoleh melalui proses jual beli.

“Kami rasa BPN punya kewajiban untuk membantu kami para pemilik lahan Girik yang diperoleh dari proses jual beli untuk meningkatkan status lahan kami menjadi sertifikat hak milik, sementara untuk lahan HGB yang tidak bertuan silahkan dikembalikan ke Negera karena itu memang hak negara untuk kemudian dioptimalkan sesuai aturan, ” imbuhnya.

Pernyataan senada dilontarkan oleh Husen Sanjaya, salah satu ahli waris Girik Letter C 675a.
Dikatakan Husen, kabar diputuskannya segala bentuk hubungan antara pemerintah dalam hal ini BPN kepada PT Megapolitan selaku pemilik HGB merupakan angin segar bagi masyarakat yang selama ini memiliki hak atas atas adat yang tumpang tindih dan tercantum di sertifikat HGB.

“Lepasnya hubungan antara pemerintah dengan PT Megapolitan terkait lahan HGB harusnya dapat mempermudah para pemilik Girik untuk meningkatkan status kepemilikan tanah menjadi sertifikat hak milik (SHM) atas nama pemilik Girik tersebut. n Asti Ediawan

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here