Pemilik Girik Letter C 675a Berhak Terima Uang Konsinyasi

0
73
Pemilik lahan Tol Desari saat menduduki lokasi proyek pembangunan tol

Limo | jurnaldepok.id
Pemilik Girik Letter C 675a atas lahan seluas lebih dari 19 hektar di wilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Sunaryo Pranoto CS berkeyakinan bahwa pihaknya paling berpeluang dan berhak untuk mendapatkan uang ganti kerugian (UGK) Tol Desari sebesar Rp 129 milyar yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Pasalnya, kata dia, selain warkah pembelian lahan dari masyarakat sangat jelas dan terbukti sah, hingga kini pihaknya belum pernah meperjual belikan atau mengoper alihkan lahan tersebut kepada pihak manapun juga.

“Meskipun santer terdengar kabar bahwa uang konsinyasi tol untuk pembayaran tanah kami seluas 4,8 hektar yang masuk dalam Girik 675a sudah duserahkan kepada PT Megapolitan sebagai salah satu pihak bersengketa, namun kami tetap berpegang pada penjelasan Kepala BPN Kota Depok bahwa BPN belum pernah mengeluarkan rekomendasi penghantar pengambilan atau pencairan dana konsinyasi kepada pihak manapun juga, itu artinya uang konsinyasi atas pembayaran lahan kami masih berada di Pengadilan Negeri Depok sebagai titipan dari panitia pembebasan lahan kami,” ujar Sunaryo kepada Jurnal Depok, kemarin.



Hal senada dikatakan oleh Husen Sanjaya, salah satu pemilik lahan di Letter C 675a.
Dikatakan Husen, banyak pernyataan dari Kepala BPN Depok pada pertemuan dengan perwakilan aksi unjuk rasa di Kantor BPN, Rabu (9/1) silam diantaranya terhitung sejak bulan April 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah tidak ada lagi hubungan dengan PT Megapolitan Developments Tbk sebagai pemegang SHGB sejumlah lahan di Kecamatan Limo dan Cinere.

“Kami catat pernyataan dari salah satu pegawai BPN pada pertemuan hari Rabu silam, bahwa kata dia sejak tanggal 13 April 2018 pemerintah sudah tidak ada kaitan lagi dengan PT Megapolitan. Itu artinya uang konsinyasi yang sekarang ada di PN seharusnya mutlak diserahkan kepada kami sebagai pemilik sah lahan, ” tegas Husen Sanjaya.

Sementara kuasa hukum Sunaryo Pranoto CS, Hairul Mu’minin mengatakan diera keterbukaan saat ini seharusnya tidak ada lagi konspirasi oknum pejabat yang berani bermain api mendzolimi rakyat kecil untuk kepentingan pribadi.

“Jika dirunut dari warkah kepemilikan lahan, sudah sangat jelas bahwa pemilik Girik C 675a lebih berhak untuk menerima uang kosinyasi. Kami berharap pejabat baru BPN dan PN Depok dapat mengeluarkan keputusan yang adil dan tidak menyakiti hati rakyat kecil, ” pungkas Hairul. n Asti Ediawan

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here