Korban Proyek Tol Desari Geruduk BPN & PN

0
217
Ratusan korban proyek Tol Desari saat berunjukrasa di depan Kantor BPN dan PN Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Para pemilik lahan terkena Tol Depok – Antasari (Desari) diwilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, guna memperjuangkan hak terkait pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) atas lahan seluas 4,8 hektar senilai Rp 129 milyar dan pembatalan 7 Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) atas nama PT Megapolitan Developments Tbk diatas lahan milik warga.

Husen Sanjaya, salah satu pemilik lahan Sanjaya yang bertindak sebagai Koordinator pada aksi demonstrasi mengatakan, pelaksanaan aksi unjuk rasa di Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor BPN Depok merupakan upaya lanjutan dari para pemilik lahan yang telah dizolimi oleh para oknum pejabat BPN dan PN Depok prihal penerbitan 7 Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) diatas lahan Girik Letter C 675a milik warga dan penyerahan uang konsinyasi tol kepada PT Megapolitan sebagai salah satu pihak bersengketa tanpa proses musyawarah dan putusan peradilan.

“Ada dua permasalahan yang kami tuntut diantaranya pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) nomor 433, 434, 435, 436, 437, 441 dan SHGB nomor 442 karena diatas lahan tersebut sudah ada bukti kepemilikan berupa Girik Letter C 675a yang belum pernah di over alih atau diperjual belikan kepada pihak lain, ” ujar Husen Sanjaya kepada Jurnal Depok, kemarin.



Selain prihal penerbitan 7 SHGB diatas lahan Letter C 675a pihaknya juga mempertanyakan soal uang konsinyasi sebesar Rp 129 milyar yang dititipkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tol Desari kepada Pengadilan Negeri (PN) Depok pada tanggal 14 Desember 2017 yang kemudian diserahkan kepada Melani selaku pimpinan PT Megapolitan pada tanggal 18 Desember 2017.

“Pada tanggal 14 Desember 2017, kami para pemilik tanah diatas lahan Letter C 675a dan Perwakilan PT Megapolitan selaku pemegang 7 SHGB diundang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Desari Ambardi Effendy untuk dimintai persetujuan penitipan pembayaran uang ganti kerugian (UGK) atas lahan 4,8 hektar tersebut lantaran P2T menilai bahwa lahan tersebut masih dalam status sengketa namun anehnya pada tanggal 18 Desember 2017 atau empat hari setelah itu, Pengdilan Negeri Depok menyerahkan uang konsinyasi itu secara sepihak kepada Bos PT Megapolitan dalam bentuk 7 lembar Cek tunai Bank BTN, dan ini yang menurut kami merupakan skandal para oknum pejabat PN dan BPN serta PT Megapolitan dalam upaya merampas hak kami selaku pemilik laha Letter C 675a, ” imbuhnya.

Sementara Sunaryo Pranoto pemilik lebih dari 19 hektar lahan di Letter C 675a memastikan bahwa lahan yang dibelinya pada tahun 19974 itu belum pernah diperjual belikan atau dioper alih kepada pihak manapun juga untuk itu kata dia dirinya mengaku bingung tatkala muncul 7 sertifikat hak guna bangun (SHGB) pada tahun 2012 setelah diketahui bahwa sebagian lahan bakal terkena proyek tol.

“Saya pastikan bahwa Girik Letter C 675a masih utuh dan murni dan belum pernah diperjual belikan atau dioper alihkan kepada pihak manapun juga untuk itu kami menganggap bahwa lahan seluas 4,8 hektar yang masuk dalam Girik Letter C 675a mutlak merupakan hak kami tapi faktanya uang ganti rugi pembayaran tol diberikan kepada pihak lain, ” ujar Sunaryo.
Dia menambahkan, pihaknya menggelar aksi Demo di Kantor BPN dan Pengadilan tak hanya bertujuan memperjuang hak yang telah dirampas oleh pihak lain namun lebih dari itu kata dia pihaknya juga ingin meminta penjelasan kepada instansi terkait prihal skandal yang dilakukan oleh mantan pejabat di PN dan BPN Depok dalam upaya menghilangkan hak para pemilik lahan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain.

Usai menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri (PN) dan Kantor BPN Depok, para peserta demo yang berjumlah ratusan orang bergerak menuju lokasi lahan di Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo.

Dilokasi lahan, lagi-lagi pimpinan aksi melakukan orasi sebagai bentuk protes terhadap kesemena menaan para oknum pejabat yang jelas jelas telah merugikan warga pemilik lahan. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here