Walikota Geram Kepala BKPSDM Diusir Ketua DPRD

0
774
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris terlihat geram saat diwawancarai wartawan terkait pengusiran Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Depok, H Supian Suri ke luar ruang paripurna oleh Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo, Kamis (3/1).

“Saya pertanyakan karena apa, kalau hanya karena titip-titipan dari awal kami sudah katakana tidak ada titip-titipan,” ujarnya, Jumat (4/1).

Atas tindakkan arogansi yang dilakukan Ketua DPRD, Idris mempersilahkan masyarakat untuk menilainya.



“Silahkan itu semua masyarakat yang menilai, disaksikan semua kok, bahkan sudah viral,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini memasuki tahun anggaran baru seharusnya dapat terbangun sinergitas yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif.

“Harus lebih komunikatif dan lebih santun serta harus lebih bermoral. Itu yang harus dikedepankan untuk kemaslahatan bersama dan kemaslahatan yang besar dari pada kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi,” tegasnya.

Idris menjelaskan, sebelum menempati jabatan tertentu pihaknya secara teknis melakukan tes kepada para ASN termasuk esselon IV terkait kompetensi dasar dari BKN.

“Kemarin kami dapat menyaring 221 untuk calon esselon IVb dan IVa, dari jumlah itu kami seleksi ada yang potensial ada juga yang tidak potensial, ada yang bagus dan ada yang kurang bagus. Yang bagus-bagus inilah yang kami masukkan, makanya sekarang Kasi dan Sekel kami isi semua,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Jumat (4/1).

Ia menambahkan, camat yang ditempatkan di Cinere dan Sukmajaya merupakan hasil tes.

“Jadi kami menempatkan Manguluang di Cinere dan Tito di Sukmajaya itu sudah sesuai prosedur, disamping di dalam peraturan pemerintah yang ada calon lurah dan camat harus berijazah Ilmu Pemerintahan, atau mereka kursus selama enam bulan, artinya camat-camat sekarang sudah memenuhi syarat,” paparnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo secara langsung mengusir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Depok, H Supian Suri ke luar ruang paripurna.

Hal tersebut dipicu lantaran Ketua DPRD Kota Depok diduga merasa tidak puas dengan hasil mutasi, rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok pada, Senin (31/12/2018) kemarin. Di mana Hendrik langsung menghampiri Supian dan memintanya keluar saat itu juga.

“Keluar kamu, keluar kamu sekarang. Tidak, keluar sekarang,” ujar salah satu pejabat yang saat itu duduk dekat Supian yang namanya enggan disebutkan.

Setelah mengusir Supian dari tempat duduknya, Hendrik kemudian langsung menuju meja pimpinan untuk memimpin paripurna. Namun sebelum paripurna dibuka secara resmi Hendrik menyampaikan beberapa hal.

“Kedudukan eksekutif dan legislatif menurut UU 23/2014 menjadi sama dengan fungsi yang berbeda. Jadi kalau ada keputusan-keputusan penting harus melibatkan DPRD Kota Depok, harus ada koordinasi,” ujarnya dalam paripurna, Kamis (3/12).

Terkait dengan mutasi yang dilaksanakan di akhir tahun, pria yang akrab disapa HTA itu menyampaikan ketika walikota ingin melakukan mutasi maupun rotasi khususnya di lingkungan DPRD Kota Depok, pemerintah sudah mengatur bahwa harus berkoordinasi dengan pimpinan dan DPRD.

“Ada koordinasi ke Sekwan kemudian koordinasi ke pimpinan DPRD dan saya sebagai Ketua DPRD Kota Depok. Tadi kepala kepegawaian saya minta di luar dulu karena saya tidak sepakat dengan keputusan yang mereka ambil. Terkait Kabag Umum hari ini saya nyatakan saya tolak secara pribadi, enggak tahu nanti secara lembaga, karena Kabag Umum ini ditempatkan secara ujug-ujug tanpa ada koordinasi dengan kami di pimpinan DPRD,” ungkapnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here