364 ASN ‘Hijrah’, Ketua DPRD Kritik Hasil Mutasi

0
352
Walikota Depok saat menyematkan pangkat kepada Manguluang Mansyur yang saat ini menjabat sebagai Camat Cinere (foto dok diskominfo)

Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris akhirnya secara resmi melakukan pelantikan jabatan fungsional dan struktural bagi 364 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Depok, Senin (31/12). Jumlah tersebut merupakan yang tebesar selama dirinya menjabat sebagai walikota.

Kegiatan yang digelar di lantai 10 Gedung Dibaleka, juga dibarengi dengan pelantikan jabatan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Depok tahun 2018.

Ketika dihubungi Jurnal Depok melalui pesan WhatsApp, Idris mengungkapkan pelantikan tersebut sudah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.



“Semua sudah sesuai aturan dan ketentuan serta akuntabel. Secara ideal normatif dan secara makro latar belakang pendidikan menjadi standar posisi jabatan tertentu,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Selasa (1/1).

Tetapi, sambungnya, pengalaman tiga tahun dirinya menjadi walikota, tidak sedikit kompetensi akademis ASN tidak linier dan tidak sejalan dengan kompetensi bidang kerja dan kemampuan bersosialisasi di lapangan.

“Mungkin karena manusia juga punya kecenderungn intern dan mungkin juga karena faktor eksternal di lapangan. Misalnya lulusan STPDN tidak semua cakap dan kompeten jadi lurah atau camat,” paparnya.

Ketika ditanya terkait nilai politis ‘perombakkan kabinet’ secara besar-besaran di tahun ketiga dirinya menjabat, ini jawaban Idris.

“Pemerintahan dengan tiga unsur utama perannya yakni pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan adalah politik, namanya politik pemerintahan atau ada yang menamakan politik kekuasaan,” tukasnya.

Di sisi lain Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengkritisi kewenangan atau hak prerogatif walikota dalam melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Depok.

“Itu semua sesuai kemauan walikota, yang bisa nurut keinginan walikota itu yang jadi, persoalan mampu atau tidak ya urusan belakangan. Namun ia selalu bicara semua sudah melalui proses dan prosedur. Iya, semua melalui prosedur ala waikota dan salah satu pejabat yang dibungkus seolah-olah sesuai dengan aturan UU ASN,” tanggapnya.

Hendrik mengungkapkan, DPRD hanya bisa mengingatkan karena memang pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait mutasi ASN.

“Namun begitu, dalam mutasi jangan hanya mengedepankan orang terdekat walikota saja yang diperhatikan, tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas. Lalu bagaimana dengan nasib dan karier ASN yang memang memiliki kapabilitas, sementara ia bukan orang dekatnya walikota?, mereka akhirnya akan terpinggirkan,” ungkapnya.

Dalam pelantikan pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Depok tahun 2018 ditetapkan, N Lienda Ratnanurdiany sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggantikan Yayan Arianto. Lienda sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Kota Depok.

Selain itu, mantan Kabag Humas Promentasi Setda Kota Depok, Nessi Annisa Handari dilantik sebagai Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga menggantikan Eka Bachtiar.

Sementara walikota melantik Firmanuddin sebagai Inspektorat Daerah yang beberapa bulan kosong pasca ditinggal Novarita ke Dinas Kesehatan.

Dalam kesempatan itu, walikota juga melantik ratusan ASN esselon III dan IV serta jabatan fungsional. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here