Mejeng Di Angkot, Branding Caleg Dipreteli

0
54
Bawaslu bersama Pol PP saat melakukan pencopotan branding caleg yang dipasang di kaca mobil

Margonda | jurnaldepok.id
Branding para calon anggota Legislatif pemilu 2019 yang dipasang di belakang kaca angkutan kota dipretelin petugas.

Koordinator Penindakan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Kota Depok, Andriansyah mengatakan jajarannya bersama tim gabungan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye atau branding caleg yang dipasang di belakang angkot.

Bawaslu bersama sejumlah pihak terkait, yakni Satpol PP dan polisi semakin gencar melakukan penertiban.



“Branding caleg yang dipasang di angkot kami copot karena melanggar aturan yang berlaku salah satunya Undang-Undang Pemilu,” terangnya.

Dia mengatakan penertiban di lakukan beberapa titik lokasi seperti terminal, jalan baru- Arif Rahman Hakim dan lokasi lainnya.

Ia mengungkapkan angka pelanggaran kampanye di kota tersebut meningkat hingga dua kali lipat, dibandingkan dengan masa pemilihan umum sebelumnya.

Salah satu bukti adalah temuan pelanggaran atribut kampanye yang jumlahnya mencapai ribuan alat peraga.

Ia menuturkan meningkatnya jumlah pelanggaran disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, banyaknya jumlah peserta pemilu, masa waktu kampanye yang cukup panjang, serta sering terjadinya ketidaksepahaman antara calon legislatif dan partai politik.

Kondisi ini semakin kompleks, karena pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dilakukan secara serentak.

“Sebenarnya, tingkat kesadarannya sudah ada. Tapi sekarang ini kan, aturannya dibebankan pada peserta kampanye. Semua calon legislatif harus berkoordinasi dengan partai politik, karena nanti itu akan nyambung ke dana kampanye mereka,” paparnya.

Dirinya menjelaskan di sisi lain, banyak juga calon anggota legislatif yang tidak paham dengan aturan dan kurang berkoordinasi dengan partai politik yang mengusungnya.

Bawaslu terpaksa memberikan sanksi yang rata-rata adalah sanksi administrasi. “Kalau masih membandel pastinya kita akan memberikan sanski reaktif entah itu dicopot, digunting alat kampanyenya atau bahkan tidak boleh mengikuti kampanye selama beberapa hari,” jelasnya.

Dari hasil pendataan sementara, Bawaslu mencatat telah menindak lebih dari seribu alat peraga kampanye yang dipasang bukan pada tempatnya. Seperti di sekolah, pohon, dan fasilitas umum lainnya.

“Kalau di angkutan umum, jelas melanggar, makanya kami copot. Yang dibolehkan itu di mobil pribadi, itu pun hanya terpasang logo partai saja,” ucapnya.

Dia mengatakan untuk hasil kegiatan penertiban APK di angkot pihaknya berhasil mencopot belasan branding caleg yang dipasang di angkot.

Di lokasi lain panwaslu Beji mencopot sekitar 11 branding bergambarkan caleg yang dipasang di belakang kaca angkot.
“Kami berhasil mencopot sekitar 11 branding caleg di angkot,” paparnya.

Sementara itu, salah satu sopir angkutan kota, Badru mengaku kecewa dengan aturan yang melarang stiker kampanye terpasang di angkutan umum. Sebab, pihaknya bisa mendapat untung dari hal tersebut.

Dia mengatakan untuk satu stiker berukuran besar yang terpasang di kaca bagian belakang, caleg mampu membayar Rp400 ribu selama enam bulan. “Dari uang sewa itu, sopir mendapat jatah Rp50 ribu. Kenapa dilarang ya, ini ada gantinya enggak. Kan, ini disewa,” tandasnya.nCR-JD1

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here